BIMATA.ID, Jakarta- Pemerintah dinilai gagal memenuhi misi sesuai dengan Perjanjian Paris tentang perubahan iklim pengurangan emisi global.
Di bawah Perjanjian Paris 2015, negara-negara menyerahkan janji mereka untuk mengurangi emisi, yang dikenal sebagai Nationally Determined Contributions (NDC). Semua negara yang menandatangani perjanjian tersebut seharusnya memperbarui NDC mereka paling lambat 31 Juli 2021. Namun sampai Oktober, lebih dari 70 negara disebut belum mengirimkan pembaruan NDC yang dimaksud.
Menurut analisa dari Badan Pengawas Climate Action Tracker (CAT), ada 36 negara dengan 27 di antaranya negara Uni Eropa keluar dari jalur untuk menekan pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius di atas level pra-industri.
“Yang menjadi perhatian khusus adalah Australia, Brasil, Indonesia, Meksiko, Selandia Baru, Rusia, Singapura, Swiss, dan Vietnam: mereka gagal mengangkat ambisi sama sekali. Mengajukan target 2030 yang sama atau bahkan kurang ambisius daripada yang mereka kemukakan pada 2015. Semua negara perlu memikirkan kembali pilihan mereka,” kata Bill Hare, CEO Climate Analytics.
China dan India mempertahankan jaringan pipa batu bara yang besar, di mana Indonesia, Vietnam, Jepang dan Korea Selatan juga berencana untuk melanjutkan penggunaan batu bara di masa depan.
India, Arab Saudi dan Turki termasuk di antara negara-negara yang melewatkan tenggat waktu 31 Juli. China sebagai pencemar terbesar di dunia, disebut telah mengumumkan target baru, tetapi belum secara resmi menyerahkannya ke PBB.
Banyak negara lain yang juga mengajukan pembaruan data, tapi tidak sungguh-sungguh memenuhi janji mereka sebelumnya. Brasil dan Meksiko contoh negara yang mengajukan target yang sama seperti yang mereka lakukan pada tahun 2015.
CAT juga memperingatkan untuk negara-negara di dunia mencari cara mengurangi penggunaan batu bara yang dianggap lebih banyak menimbulkan emisi dibanding gas alam. Terlebih, pemerintah Australia mengatakan akan terus menambang batu bara sampai lebih dari 2030.
(ZBP)
