Kemenkeu Buka Suara Masalah Utang Diam-diam RI ke China
BIMATA.ID, Jakarta- Staf Khusus (Stafsus) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo buka suara soal utang tersembunyi Indonesia senilai Rp245 triliun dari China, utang tersembunyi yang diungkapkan oleh AidData bukanlah milik pemerintah. Utang tersebut milik BUMN hingga perusahaan swasta.
“Itu bukan utang pemerintah tapi dikait-kaitkan,” tulis Yustinus dalam akun Twitter @prastow, dikutip Jumat (15/10/2021).
Menurutnya, utang tersembunyi yang disebut oleh AidData adalah utang yang dihasilkan dari skema business to business (b to b) yang dilakukan dengan BUMN, bank milik negara, special purpose vehicle (SPV), perusahaan patungan, dan perusahaan swasta.
“Utang BUMN tidak tercatat sebagai utang pemerintah dan bukan bagian dari utang yang dikelola pemerintah,” terang Yustinus.
Begitu juga dengan utang dari perusahaan patungan dan swasta. Hal ini tak menjadi tanggung jawab atau wewenang pemerintah.
“Sehingga, jika pihak-pihak tersebut menerima pinjaman, maka pinjaman ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab mereka,” kata Yustinus.
Meski begitu, jika utang ini menimbulkan wanprestasi, maka risikonya juga akan sampai ke pemerintah.
“Utang non pemerintah tapi jika wanprestasi berisiko ‘nyrempet’ pemerintah,” jelas Yustinus.
Ia juga menjelaskan seluruh penarikan utang luar negeri (ULN) yang dilakukan pemerintah, BUMN, dan swasta tercatat dalam statistik utang luar negeri Indonesia (SULNI).
“SULNI disusun dan dipublikasikan secara bulanan oleh Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Keuangan, clear dan transparan,” ucap Yustinus.
Menurut data, total ULN dari China sebesar US$21,12 miliar. Angka itu terdiri dari utang pemerintah sebesar US$1,66 miliar, serta utang BUMN dan swasta sebesar US$19,46 miliar.
(ZBP)
