BIMATA.ID, Jakarta- Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Eddy Satriya menuturkan, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan salah satu program yang dicanangkan pemerintah dalam rangka penanggulangan ekonomi nasional yang diharapkan menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi saat ini.
“Untuk itu dukungan dan bantuan seluruh stakeholder sangat diharapkan agar program BPUM 2021 berjalan secara akuntabel dan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan bertahannya Usaha Mikro yang merupakan populasi usaha terbesar di Indonesia,” ujarnya dalam monitoring BPUM 2021 di Bukittinggi, Sumbar, Rabu (13/10/2021).
Eddy mengatakan, saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19. Pertumbuhan perekonomian nasional sedang mengalami tantangan yang cukup serius, meningkatnya angka kemiskinan, jumlah pengangguran bertambah akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dunia usaha terutama Koperasi dan UMKM mengalami dampak yang berat dari sisi produksi, pemasaran dan pembiayaan. Karena itulah BPUM diluncurkan, sejak 2020 dan berlanjut pada 2021 ini.
Eddy menjelaskan, BPUM 2021 ini terbagi menjadi 2 tahap dimana untuk tahap pertama telah terealisasi 100 persen pada bulan Juli 2021 kepada 9,8 Juta Pelaku Usaha Mikro dengan total anggaran sebesar Rp11,76 triliun.
Khusus untuk Provinsi Sumatera Barat pelaku usaha mikro yang telah ditetapkan sebagai penerima BPUM sebanyak 282.487 penerima dengan anggaran sebesar Rp 338,9 miliar. Eddy menilai, Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM di daerah menjadi salah satu pendorong suksesnya Program BPUM ini dijalankan.
“Maka dari itu, kami sangat mengapresiasi peran aktif Dinas di daerah dan berharap koordinasi yang telah dijalankan selama ini dapat terus berlanjut,” ujarnya.
(ZBP)
