Korupsi Bupati Bintan Apri Sujadi Rugikan Negara Hingga Rp 250 Miliar

12 Agustus 2021

KPK menggelar konpres penetapan tersangka dan penahanan Bupati Bintan Apri Sujadi. (Suara.com/Welly Hidayat)

BIMATA.ID, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Bintan Apri Sujadi (AS) dan Plt Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Moh Saleh H Umar (MSU) sebagai tersangka korupsi barang cukai tahun 2016-2018.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan kronologis kasus yang telah menjerat Bupati Apri Sujadi.

Kasus berawal pada 4 Desember 2015, Ditjen Bea dan Cukai mengirimkan surat No. S-7\BC\2015 tentang Evaluasi Penetapan Barang Kena Cukai (BKC) ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

“Antara lain isinya memberikan teguran kepada BP Bintan terkait jumlah kuota rokok yang diterbitkan oleh BP Bintan pada tahun 2015 adalah lebih besar dari yang seharusnya,” kata Alex di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis (12\8\2021).

Kemudian, kata Alex, pada 17 Februari 2016, Apri dilantik menjadi Bupati Bintan yang secara ex-officio menjabat sebagai Wakil Ketua I Dewan Kawasan Bintan.

Setelah menjabat Bupati Bintan, Apri pada awal Juni 2016 melakukan pertemuan di sebuah hotel di Batam.

Dia memerintahkan stafnya untuk mengumpulkan para distributor rokok yang mengajukan kuota rokok di BP Bintan.

“Dalam pertemuan tersebut, diduga terdapat penerimaan sejumlah uang oleh AS dari para pengusaha rokok yang hadir,” katanya.

Masih dalam pertemuan itu, kata Alex, Apri dengan inisiatif pribadi kemudian melakukan pergantian personil di BP Bintan dan perintahkan Nurdin Basirun Ketua Dewan Bintan menetapkan komposisi personil baru BP Bintan.

Selanjutnya, pada Agustus 2016, Azirwan memutuskan mengundurkan diri. Sehingga, jabatannya sebagai Kepala BP Bintan diisi oleh M Saleh.

Pergantian posisi itu pun atas persetujuan Apri. Selanjutnya, penetapan kuota rokok dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan menerbitkan kuota rokok sebanyak 290.760.000 batang dan kuota MMEA dengan rincian.Golongan A sebanyak 228.107,40 liter: Gol. B sebanyak 35.152,10 liter; dan Gol. C sebanyak 17.861.20 liter.

Selanjutnya, kata Alex, Apri kembali mengumpulkan distributor rokok di salah satu hotel di Batam pada tahun 2017.

Tujuannya, untuk memberikan pengarahan kepada para distributor rokok sebelum penerbitan Surat Keputusan (SK) Kuota rokok tahun 2017.

Hingga akhirnya, kata Alex, di tahun 2017 BP Bintan menerbitkan kuota rokok sebanyak 305.876.000 batang (18.500 karton) dan kuota MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol).

“Diduga dari kedua kuota tersebut ada distribusi jatah bagi AS (Apri) sebanyak 15.000 karton, MSU ( Saleh)sebanyak 2000 karton dan pihak lainnya sebanyak 1500 karton,” kata Alex

Kembali pada tahun 2018, Apri memberikan perintah kepada Alfeni Harmi selaku Kepala Bidang Perizinan BP Bintan dan diketahui pula oleh M Saleh untuk menambah kuota rokok BP Bintan tahun 2018 dari hitungan awal sebanyak 21.000 karton.

Sehingga, total kuota rokok dan kuota MMEA yang ditetapkan oleh BP Bintan tahun 2018 sebanyak 452.740.800 batang (29.761 karton).

“Selanjutnya kembali dilakukan distribusi jatah, dimana untuk Apri sebanyak 16.500 karton, MSU (Saleh) 2000 karton dan pihak lainnya sebanyak 11. 000 karton,” ucap Alex

Selama proses itu sejak tahun 20 sampai 2018, kata Alex, M. Saleh telah melakukan penetapan kuota rokok maupun minuman alkohol di BP Bintan diduga ditentukan sendiri oleh M Saleh tanpa mempertimbangkan jumlah kebutuhan secara wajar.

BP Bintan diketahui sejak 2016 sampai 2018, telah menerbitkan kuota minuman Alkohol kepada PT. TAS Tirta Anugrah Sukses yang diduga belum mendapatkan izin edar dari BPOM.

“Dan dugaan terdapat kelebihan (mark-up) atas penetapan kuota rokok di BP Bintan dimaksud,” ucap Alex

Alex menyebut perbuatan Apri dan Saleh sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2017.

“Atas perbuatannya Apri dari tahun 2017 sampai 2018 diduga menerima uang sekitar sejumlah Rp 6,3 Miliar dan Saleh dari tahun 2017 sampai 2018 juga diduga menerima uang sekitar sejumlah Rp 800 juta,” ucap Alex

Kerugian negara pun cukup besar atas perbuatan dua tersangka tersebut mencapai ratusan miliar.

“Mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar sejumlah Rp 250 Miliar,” katanya.

Atas perbuatannya, AS (Apri) dan MSU (M Saleh) disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.