BIMATA.ID, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyebut tidak semua wilayah di Provinsi Papua terjadi kekerasan bersenjata. Hal ini berdasarkan pemetaan aparat keamanan di Bumi Cenderawasih.
“Hanya di beberapa Kabupaten antara lain Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Nduga, dan Mimika,” tutur Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Pol Argo Yuwono, dalam keterangan tertulis, Selasa (22/06/2021).
Dia menegaskan, kekerasan bersenjata menjadi perhatian serius Polri. Sebab, kerawanan itu yang membedakan antara Provinsi Papua dengan provinsi lainnya di Indonesia.
Jenderal binatang dua ini menguraikan, ada sejumlah hal yang menjadi tantangan pembangunan di Provinsi Papua. Salah satunya, indeks pembangunan manusia (IPM) yang paling rendah di Indonesia.
“Padahal Provinsi Papua mempunyai wilayah yang cukup luas, karakteristik unik, dan memiliki kekayaan alam melimpah,” urai Irjen Pol Argo.
Selain itu, proses internalisasi nilai-nilai Pancasila belum tuntas. Meskipun, Provinsi Papua sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi sejak 1963.
“Ditambah adanya akumulasi kekecewaan masyarakat Papua atas terbatasnya pelayanan dalam bidang ekonomi, kesejahteraan, dan pendidikan,” imbuh Irjen Pol Argo.
Polri juga menemukan empat aspek krusial sebagai akar masalah penegakan hukum di Provinsi Papua. Mulai dari aspek politik kolonialisme, ekonomi dan kesejahteraan, sosio kultural dan ideologis, serta nasionalisme.
“Polri mengajak elemen mahasiswa dan pemuda menjadi pioneer of problem solving dalam menyelesaikan permasalahan,” ucap Irjen Pol Argo.
Kadiv Humas Polri menyebut, hal tersebut guna mengikis ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kemudian mendorong kebangkitan, kemandirian, dan kesejahteraan Provinsi Papua.
[MBN]
