BIMATA.ID, Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat dalam setiap mega proyek milik pemerintah.
Hal ini untuk mencegah terjadinya korupsi dalam proses pengerjaan proyek. “Banyak mega proyek yang sedang jalan saat ini, yang perlu pencegahan untuk tidak jadi bahan korupsi. Saya senang sekali kalau KPK bisa mainkan peran lebih banyak lagi ke depannya,” ujar Luhut.
Ia menjelaskan, beberapa proyek besar yang tengah di garap pemerintah saat ini yakni pembangunan Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Ambon, Maluku, lalu Pelabuhan Batu Ampar di Batam yang menerapkan sistem National Single Window (NSW). Ada pula proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang pengerjaannya ditargetkan rampung 2022 mendatang.
“Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu, banyak yang bisa kita hemat dari sana sebenarnya, kalau dari perencanaan sudah KPK ikut terlibat,” kata Luhut.
Berbagai proyek strategis nasional memang digarap pemerintah untuk mendorong konektivitas antar daerah dan meningkatkan daya saing, sehingga diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Ia bilang, salah satu persoalan di Indonesia adalah tingginya biaya logistik. Seperti di pelabuhan, porsi ongkosnya mencapai 23 persen, padahal di negara-negara tetangga hanya 13 persen.
Oleh sebab itu, lewat berbagai mega proyek yang dikerjakan diharapkan bisa menekan biaya yang tinggi kedepannya. KPK pun diharapkan bisa terlibat di dalam pengerjaan setiap proyek pemerintah.
“Pada akhirnya semua di negara kita ini bicara masalah cost, bagaimana membuat penghematan, efisiensi, dan berkolaborasi dengan bagus sehingga peluang orang untuk lakukan korupsi itu semakin kecil,” pungkas Luhut.
(Bagus)
