BIMATA.ID, JAKARTA- Pengusaha ramai-ramai usul untuk mendapatkan akses vaksin Covid-19 kepada pemerintah. Guna mempercepat proses vaksinasi, bagi perusahaan yang mampu untuk bisa melakukan vaksinasi mandiri.
Intinya pemerintah memberikan akses ke pengusaha memperoleh vaksin tapi untuk kepentingan non-komersial.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Diana Dewi mengatakan telah vaksinasi mandiri bisa dilakukan untuk perusahaan yang mampu dalam arti memiliki cash flow yang baik. Tapi jika perusahaan itu tidak memiliki cash flow yang baik, ada baiknya dibantu oleh pemerintah.
“60% Penduduk Indonesia adalah pekerja aktif, ini angka yang sangat besar. Tentu menjadi PR pemerintah untuk percepatan vaksinasi. Jadi jika swasta diperbolehkan khususnya yang punya cash flow baik tentu mau melakukan vaksinasi karyawan,” katanya, Rabu (13/1/2021).
Tapi jika perusahaan tidak memiliki kekuatan finansial untuk mengakses vaksin diharapkan ada bantuan juga dari pemerintah dengan subsidi yang berasal dari BPJS Ketenagakerjaan. Melihat sampai saat ini perusahaan masih harus membayar kewajiban itu selain pajak dan BPJS Kesehatan karyawan.
“Kalau pemerintah menyediakan yang mandiri, mudah-mudahan seperti yang sudah diberitakan, di kuartal II Juni/Juli mudah -mudahan ada vaksin untuk mandiri. Pengusaha yang bisa lakukan, regulasi pemerintah bisa berjalan terkait BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.
Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPINDO) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan masih menunggu respon dari pemerintah terkait usulan ini.
“Harapan kita pemerintah mengeluarkan Juklak (petunjuk penjelaskan) dan Juknis (petunjuk teknis),” katanya kepada CNBC Indonesia, Rabu (13/1/2021).
Dia melihat dunia usaha yang punya kemampuan untuk bisa mengambil andil dalam percepatan program vaksinasi nasional. Tapi kendala saat ini masih banyak perusahaan yang terganggu finansial akibat pandemi yang melanda hampir satu tahun.
(Bagus)
