BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI), Tito Karnavian menyampaikan, masih ada daerah yang belum mentransfer dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 ke penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) dan pengamanan.
Penyelenggara Pemilu yang dimaksud adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Peilihan Umum (Bawaslu) Daerah. Sedangkan pengamanan adalah Kepolisian RI (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
“Ada beberapa Kabupaten dan Kota yang belum mengalokasikan 100 persen,” ujarnya, dalam ‘Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020’ yang disiarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Rabu (30/9/2020).
Ada 10 daerah yang masih belum mentransfer dana penyelenggaraan Pilkada 100 persen ke KPUD, yakni Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Waykanan, Kabupaten Paser, Kabupaten Merauke, Kabupaten Sumbar Barat, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Waropen, Kabupaten Bandar Lampung, Kabupaten Boven Digol, dan Kabupaten Kerom.
Kemudian ada 11 daerah yang masih belum mentransfer dana penyelenggaraan Pilkada 100 persen ke Bawaslu Daerah, yaitu Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Supiori, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Merauke, Kabupaten Sumbar Barat, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Waropen, Kabupaten Bandar Lampung, Kabupaten Boven Digol, Kabupaten Kerom, dan Kabupaten Pegunungan Bintan.
Sementara, untuk dana pengamanan masih ada 129 daerah yang belum menyerahkan ke Polri dan TNI. Adapun 129 daerah itu terdiri atas 4 Provinsi dan 125 Kabupaten atau Kota.
“Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau. Saya minta betul untuk dituntaskan. Karena ini sudah tahapan inti. Jangan lupa bahwa pengamanan itu bukan pada saat kampanye maupun pemungutan dan penghitungan suara. Pengamanan itu sejak tahap awal,” imbuhnya.
Tito pun meminta, Provinsi dan Kabupaten atau Kota yang belum mentransfer 100 persen dana Pilkada Serentak 2020 untuk segera diselesaikan. Hal tersebut mengingat saat ini tahapan Pilkada sudah berjalan.
“Saya minta Kepala Daerah ini semua dituntaskan, baik untuk KPU, Bawaslu, dan terutama untuk pengamanan yang masih 75 persen. Kasihan teman-teman. Kita mengharapkan teman-teman TNI atau Polri bekerja keras untuk menjaga kerumunan massa tidak terjadi, sementara anggarannya belum 100 persen diserahkan,” tandasnya.
[MBN]
