BIMATA.ID, Kalimantan Timur – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses ke Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur pada Senin, (28/07/2025).
Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung progres pembangunan infrastruktur dan transportasi di kawasan inti IKN serta wilayah penyangga. Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Komisi V DPR RI, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, serta perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga terkait.
Salah satu lokasi utama yang dikunjungi adalah Jalan Tol Balikpapan–IKN sepanjang 57 km dan Tol Pulau Balang sepanjang 40 km, yang masih dalam tahap pembangunan. Komisi V mendapatkan pemaparan teknis terkait progres konstruksi serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Selanjutnya, rombongan meninjau pembangunan Rumah Susun (Rusun) IKN yang terdiri dari 14 tower, yang telah mencapai progres fisik sebesar 96%.
Baca juga: Presiden Prabowo Pimpin Rapat Terkait Sekolah Rakyat Rintisan 2025–2026
Dalam kunjungan ke rusun, isu utama yang dibahas adalah proses alih status Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian PUPR ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebelum diserahkan ke Otorita IKN (OIKN). Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Heri Jerman, menyampaikan permohonan percepatan proses tersebut kepada Komisi V.
Selain itu, Anggota Komisi V, Muhammad Syauqie, mengusulkan dukungan pembangunan rusun serupa di Kalimantan Tengah untuk mengantisipasi lonjakan pendatang.
Kunjungan juga mencakup peninjauan Bandara VVIP Nusantara yang menjadi gerbang utama udara ke IKN. Bandara ini memiliki terminal seluas 7.350 m², mampu melayani pesawat berbadan lebar, serta dilengkapi helipad untuk tiga helikopter. Bandara ini dirancang untuk mendukung kelancaran akses pejabat tinggi dan tamu negara ke IKN.
Lihat juga: Rapat Perluasan Sekolah Rakyat: Momen Tak Terduga Saat Prabowo Periksa Catatan Menkeu
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Darmawan Aras, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari pengawasan terhadap proyek strategis nasional.
“Komitmen DPR RI dan seluruh stakeholder adalah memastikan pembangunan IKN berjalan tepat waktu, terkoordinasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di Kalimantan Timur,” ujarnya.
