BIMATA.ID, Jakarta — Survei terbaru yang dilakukan oleh Indonesia Political Opinion (IPO) pada periode 22 hingga 28 Mei 2025 menunjukkan mayoritas masyarakat merasa puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto.
Namun, tantangan besar di sektor ekonomi masih menjadi sorotan publik.
Dalam hasil survei tersebut, sebanyak 81 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo.
Sementara itu, 19 persen lainnya menyatakan tidak puas.
Responden yang puas terbagi ke dalam tiga kategori: sangat puas (13 persen), puas (46 persen), dan cukup puas (22 persen).
Adapun yang tidak puas terdiri dari 15 persen yang menyatakan tidak puas dan 4 persen sangat tidak puas.
Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah mengatakan, angka kepuasan yang tinggi menandakan masih adanya kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo.
“Masyarakat masih punya harapan terhadap arah pemerintahan Prabowo, meskipun mereka menuntut solusi nyata terhadap tantangan utama seperti ekonomi dan lapangan kerja,” jelas Dedi.
Alasan utama dari kepuasan masyarakat di antaranya adalah ketegasan dan kewibawaan Presiden (19,5 persen), dukungan terhadap pemberantasan korupsi (16,7 persen), serta pengalaman di pemerintahan (11,5 persen).
Selain itu, beberapa responden juga menilai program-program Prabowo berpihak kepada rakyat dan efektif dalam memberi bantuan sosial.
Program makan bergizi gratis juga mendapat apresiasi (5,9 persen), serta kecepatan kerja presiden dan kepeduliannya terhadap rakyat kecil.
Bahkan, ada yang menilai Prabowo dihormati oleh negara lain dan membela Palestina. Namun, ada juga 12,5 persen responden yang puas tetapi tidak menjelaskan alasannya.
Meski demikian, tidak sedikit masyarakat yang masih menunjukkan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah.
Sebanyak 19 persen responden menyatakan tidak puas, dan mayoritas di antaranya mengeluhkan kondisi ekonomi yang sulit (28,5 persen), mahalnya harga sembako (16 persen), serta kurangnya lapangan pekerjaan (13,3 persen).
Responden yang tidak puas juga menyebut kasus korupsi yang masih marak (8,6 persen), kualitas menteri yang dianggap tidak baik (5,8 persen), hingga ketidaksetujuan terhadap pemilihan wakil presiden (3,9 persen).
Sebagian bahkan merasa pemerintahan Prabowo tidak jauh berbeda dari era sebelumnya.
“Ketidakpuasan ini bisa menjadi indikator adanya krisis kepercayaan yang mulai tumbuh jika tidak ditangani secara serius. Pemerintah harus mendengarkan suara publik, khususnya dalam urusan ekonomi dan kesejahteraan,” kata Dedi.
Survei IPO juga menanyakan isu-isu utama yang dianggap paling penting untuk segera ditangani pemerintah.
Hasilnya, harga sembako murah menjadi prioritas tertinggi masyarakat dengan 31,8 persen responden memilih isu tersebut sebagai yang paling mendesak.
Ketersediaan lapangan kerja juga menjadi perhatian besar (12,5 persen), diikuti oleh keamanan dan ketertiban umum (9,6 persen), peningkatan kesejahteraan rakyat (7,9 persen), serta pemberantasan pungli dan korupsi (7,4 persen).
Masalah lain seperti jaminan kesehatan, biaya pendidikan, dan pembangunan infrastruktur juga disebutkan.
“Fokus utama masyarakat adalah ekonomi. Pemerintah harus segera menjawab ini dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat agar stabilitas ekonomi dan sosial tidak terganggu,” tambah Dedi.
Ia menekankan bahwa program-program populis seperti makan gratis harus diimbangi dengan upaya konkret dalam menstabilkan harga dan menciptakan lapangan kerja.
Jika tidak, tingkat kepuasan masyarakat dapat dengan cepat berubah menjadi ketidakpuasan.
Lebih lanjut, masyarakat juga menuntut kebijakan penegakan hukum yang tegas dan tidak diskriminatif, serta adanya jaminan kebebasan berpendapat.
Dedi menilai bahwa transparansi dan akuntabilitas pemerintahan ke depan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Survei IPO ini dilakukan melalui wawancara langsung kepada 1.200 responden yang tersebar secara nasional.
Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah multistage random sampling, dengan margin of error ±2,90 persen dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.
Hasil survei ini diharapkan menjadi masukan bagi Presiden Prabowo dan kabinetnya dalam menyusun kebijakan strategis ke depan, terutama menyangkut kesejahteraan rakyat dan stabilitas ekonomi nasional.
