BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Indrajaya, menyatakan apresiasi atas komitmen Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan menindak tegas pejabat yang menyusun aturan berbelit dan memperumit pelayanan publik. Menurutnya, komitmen tersebut mencerminkan keinginan kuat untuk memperbaiki birokrasi di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Indrajaya sebagai respons atas ucapan Prabowo saat membuka pameran kerja sama Ditjen Migas Kementerian ESDM dengan Indonesian Petroleum Association (IPA) di ICE BSD, Tangerang Selatan, pada Rabu (21/5). Saat itu, Prabowo menegaskan akan mencopot pejabat yang gagal menyederhanakan kebijakan.
Indrajaya menyebut pendekatan tersebut sebagai bentuk nyata untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien dan responsif. Ia menyambut baik gagasan Prabowo, yang menurutnya “ide yang cemerlang,” karena banyak anak muda yang mumpuni dan memiliki literasi digital tinggi, siap menggantikan para pejabat yang tidak mampu mengikuti perkembangan zaman.
Ia menegaskan, “Perombakan terhadap pejabat yang bermental birokratis dan kaku akan menjadi langkah positif dalam membenahi kualitas regulasi, agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.” Sebab, menurutnya, aturan yang rumit sering kali justru menghambat pelayanan dan menyulitkan masyarakat.
Baca Juga: Presiden Prabowo Hadiri Sesi Pleno KTT ke-46 ASEAN di Kuala Lumpur
Lebih lanjut, Indrajaya mengatakan bahwa pejabat yang terbiasa membuat kebijakan kompleks biasanya sulit menyesuaikan diri dengan perubahan dan enggan membuka diri terhadap inovasi. Karena itu, menurutnya, pencopotan pejabat semacam itu bisa berdampak positif terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik.
Meski begitu, Indrajaya mengingatkan agar proses pencopotan dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Ia menekankan pentingnya menjalankan setiap langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. “Transparansi dan akuntabilitas penting untuk dijaga dalam setiap pengambilan keputusan agar tidak menimbulkan polemik,” ujarnya.
Ia mencontohkan praktik tata kelola pemerintahan di negara lain. Di Singapura, kata Indrajaya, evaluasi kinerja pejabat dilakukan secara berkala dan pejabat yang dianggap tidak memenuhi standar akan diganti. Sementara di Amerika Serikat, presiden memiliki wewenang untuk mencopot pejabat yang dinilai tidak memberikan hasil maksimal.
Indrajaya menutup dengan menyatakan bahwa kebijakan Prabowo ini merupakan pendekatan yang sejalan dengan upaya membentuk sistem pemerintahan yang lebih adaptif dan produktif. Ia optimistis, langkah tersebut akan mendukung tercapainya visi nasional ke depan secara lebih cepat dan tepat.
Simak Juga: Legislator Gerindra Setyoko Realisasikan Aspirasi Warga Lewat Pemasangan Pagar di Kebayoran Lama
