BIMATA.ID, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto akan menggulirkan enam bentuk bantuan langsung kepada masyarakat mulai 5 Juni 2025. Langkah ini diumumkan usai rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada Sabtu (24/5). Menurut Airlangga, pemberian insentif ini diharapkan mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini berada pada level 4,87 persen.
Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui stimulus konsumsi rumah tangga. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi kuartal II tahun 2025 bisa kembali mendekati angka lima persen, terutama dengan memanfaatkan momen libur sekolah dan kebutuhan musiman masyarakat.
Baca Juga: Prabowo Soroti Potensi Energi Nasional, Serukan Iklim Investasi Lebih Bersahabat
1. Diskon transportasi
Bantuan pertama adalah diskon transportasi yang berlaku untuk moda angkutan laut, kereta api, sampai pesawat. Pemberian diskon berlaku selama masa libur sekolah, yakni Juni 2025 dan Juli 2025.
2. Potongan Tarif Tol
Kedua, potongan tarif tol yang ditargetkan menyasar 110 juta pengendara.
3. Diskon tarif listrik
Ketiga, diskon tarif listrik 50 persen selama Juni 2025-Juli 2025 untuk 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.
4. Tambahan alokasi bansos
Pemerintah juga akan memberikan tambahan alokasi bantuan sosial (bansos) berupa kartu sembako dan bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
5. Bantuan subsidi upah (BSU)
Pemerintah akan kembali memberikan bantuan subsidi upah (BSU), seperti yang pernah disalurkan pada masa pandemi Covid-19. Bantuan ini berlaku untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta.
“Pemberian [bantuan] subsidi upah seperti [masa] Covid. Besarannya lebih kecil [dari Rp600 ribu],” beber Airlangga.
Pada 2022 lalu, BSU yang diberikan adalah Rp600 ribu untuk buruh yang memenuhi syarat. Bantuan ini dibagikan satu kali saja kepada para penerima.
6. Perpanjangan program diskon iuran JKK
Bantuan yang terakhir adalah perpanjangan program diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi buruh di sektor padat karya.
Bantuan ini dianggap sebagai langkah krusial untuk mengerek konsumsi masyarakat. Mengingat, ekonomi Indonesia di kuartal lalu cuma mampu tumbuh 4,87 persen.
Simak Juga: 27 Tahun Reformasi: Aktivis dan Tokoh Muda Dukung Arah Baru Demokrasi di Bawah Kepemimpinan Prabowo
