BIMATA.ID, Jakarta- Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk mendorong perekonomian pada 2025 agar dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen. Pasalnya, pada tahun lalu, pertumbuhan ekonomi nasional tidak mencapai target pemerintah sebesar 5,2 persen.
Sedangkan realisasi pertumbuhannya hanya 5,03 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sejak awal tahun, pemerintah telah menggelontorkan sejumlah insentif berupa bantuan pangan beras 10 kilogram dan diskon tarif listrik 50 persen.
BACA JUGA: Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Pemerintahan Bersih dan Pro-Rakyat
Kemudian, pemerintah juga memperpanjang masa berlaku pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk pembelian properti dan kendaraan listrik, serta pajak penghasilan (PPh) DTP untuk sektor padat karya.
“Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi di tahun 2025, pemerintah terus menyiapkan berbagai kebijakan pendorong ekonomi pada Kuartal I 2025,” ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Selanjutnya, menjelang libur Lebaran mendatang, pemerintah juga akan memberikan paket stimulus seperti diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, stabilisasi harga pangan, serta berbagai program belanja yang diharapkan dapat mendongkrak konsumsi masyarakat.
Adapun program belanja itu ialah Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2025, Every Purchase Is Cheap atau EPIC Sales, dan Belanja di Indonesia Saja atau BINA 2025.
BACA JUGA: Prabowo Tetapkan HPP Gabah Rp 6.500, Siap Tindak Pihak yang Rugikan Petani
“Kebijakan tersebut yang merupakan program Asta Cita Bapak Presiden Pak Prabowo, yaitu tentu satu stimulus HKBN Hari Besar Nasional yang kemarin kita perkenalkan di Nataru, akan diusulkan untuk dilanjutkan program di Ramadhan Idul Fitri ini,” ungkapnya.
Pemerintah juga meyakini, dengan mulai dilaksanakannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak 6 Januari lalu, akan memberikan efek berganda untuk perekonomian, terutama di daerah-daerah.
“Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) juga ditingkatkan di Kuartal I 2025 dan kami sudah melihat bahwa panen padi kelihatannya di tahun 2025 ini akan lebih optimal dibandingkan dengan tahun lalu,” tuturnya.
Guna mendukung peningkatan ekonomi, pemerintah juga merevisi regulasi untuk kemudahan berusaha, merevisi regulasi devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA), dan meluncurkan bank bullion.
BACA JUGA: Pastikan Tidak Ada Kelangkaan, Prabowo Instruksi Reformasi Subsidi LPG
Terakhir, untuk jangka panjangnya, pemerintah terus memperluas kerja sama internasional, seperti penyelesaian EU-CEPA, bergabung menjadi anggota penuh BRICS, dan persiapan keanggotaan OECD yang ditargetkan pada April 2025.
