Kemenag RI Dorong Inovasi Ibadah Haji dan Pendidikan Agama Menuju 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran
BIMATA.ID, Jakarta – Menjelang 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, berbagai kementerian terus berupaya melaksanakan program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Terkait hal itu, Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) yang memiliki komitmen kuat untuk mendukung Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Diketahui, Kemenag telah menciptakan berbagai inovasi di bidang ibadah haji, dan pendidikan agama yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi umat.
Baca juga: Prabowo Tegaskan Pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas 50% untuk Efisiensi APBN dan APBD 2025
Salah satu program unggulan Kemenag adalah penyelenggaraan ibadah haji 2025 yang telah disepakati melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Arab Saudi. Dalam MoU tersebut, kuota haji Indonesia pada tahun 2025 ditetapkan sebanyak 221 ribu jamaah.
Selain itu, Kemenag juga berfokus pada upaya menurunkan biaya ibadah haji yang dibayar oleh jamaah.
Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo Muhammad Syafi’i, menyatakan, bahwa pemerintah optimis bisa menekan biaya haji melalui pengurangan biaya komponen seperti avtur pesawat, konsumsi, penginapan, dan durasi perjalanan haji bagi jamaah reguler.
Lihat juga: Presiden Prabowo Ungkap Pesan Emil Salim: Pejabat Negara Harus Berorientasi pada Kepentingan Bangsa
Kemudian, Kemenag mengklaim bahwa total Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dapat ditekan hingga angka Rp85 juta.
Oleh karena itu, hal ini diharapkan dapat meringankan beban para calon jemaah haji, yang pada umumnya berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Upaya ini juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan ibadah haji serta memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah Indonesia.
Sekedar informasi, Di bidang pendidikan agama, Kemenag juga tengah berfokus pada program sertifikasi guru agama. Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menegaskan, bahwa pihaknya berkomitmen untuk menuntaskan sertifikasi profesi guru agama hingga Desember 2026.
Simak juga: Presiden Prabowo Apresiasi Kinerja Kabinet Merah Putih: Bukti Kebijakan Pro Rakyat dalam 3 Bulan
Sertifikasi ini mencakup guru madrasah serta guru agama dari berbagai agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang mengajar di sekolah umum. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas profesionalisme para guru dan memberikan manfaat langsung bagi pendidikan agama di Indonesia.
Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Kementerian Agama berperan aktif dalam mendukung visi pemerintahan Prabowo-Gibran yang lebih baik, terutama dalam hal pengelolaan ibadah haji dan peningkatan kualitas pendidikan agama. Diharapkan bahwa kebijakan-kebijakan ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama bagi umat Islam yang menantikan keberangkatan haji serta para guru agama yang mendidik generasi penerus bangsa.
