BIMATA.ID, Jakarta – Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Triono Junoasmono atau Yongki, menyatakan bahwa target tersebut ditetapkan untuk dicapai dalam lima tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami sedang mendorong pembiayaan infrastruktur agar lebih maksimal,” ujar Yongki saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Pada pemerintahan sebelumnya, pendanaan infrastruktur melalui sektor swasta telah mencapai Rp 440 triliun. Kini, pemerintah berupaya meningkatkan angka tersebut melalui berbagai proyek strategis.
Yongki mengungkapkan bahwa daftar proyek infrastruktur yang akan dibiayai swasta telah dirancang, mencakup berbagai sektor prioritas. Ia juga menjelaskan bahwa meskipun mayoritas investor berasal dari dalam negeri, minat dari pihak asing terus meningkat.
Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Kunjungi Malaysia, Bertemu PM Anwar Ibrahim
“Investor domestik masih dominan, tetapi investasi asing perlahan bertambah,” kata Yongki. Negara-negara seperti China, Hong Kong, dan Uni Emirat Arab (UEA) menunjukkan minat besar dalam proyek infrastruktur di Indonesia.
Khusus untuk UEA, Yongki menyebut bahwa negara tersebut saat ini sedang mengkaji potensi investasi bersama mitra lokal. Namun, investasi UEA kemungkinan tidak mencakup proyek jalan tol. “Mereka mengkaji untuk bekerja sama dengan pihak lokal. Beberapa proyek sudah menjadi perhatian mereka,” pungkas Yongki.
