
BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, tengah mengkaji ulang rencana pemangkasan jumlah BUMN Karya yang semula direncanakan dari tujuh menjadi tiga perusahaan.
Hal ini dilakukan karena kajian yang sebelumnya dilakukan pada masa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, sehingga perlu penyesuaian dengan pergantian menteri yang baru.
Erick menyampaikan, bahwa proses kajian ini perlu dilakukan ulang agar sesuai dengan kebijakan yang diinginkan oleh Menteri PUPR yang baru, Dody Hanggodo.
Baca juga: Prabowo Inisiasi Perkampungan Indonesia di Saudi, Fokus pada Efisiensi Haji
Menurutnya, proses konsolidasi atau pemangkasan BUMN membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni antara satu hingga dua tahun. Sebagai contoh, di sektor pelayaran, seperti PT Pelindo (Persero), PT Pelni (Persero), dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), proses konsolidasi sudah mendapat dukungan dari Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi.
“Ada yang bisa selesai dalam setahun, ada juga yang memakan waktu hingga dua tahun,” ujar Menteri BUMN, Erick Thohir dalam keteranganya, Jumat (27/12/2024).
Selain itu, Erick menambahkan bahwa Kementerian BUMN juga telah menetapkan 45 program unggulan dalam rencana lima tahun ke depan, yang salah satunya adalah perampingan jumlah perusahaan BUMN.
Lihat juga: Dukungan Internasional: Qatar dan Abu Dhabi Bantu Wujudkan Program Perumahan Prabowo
Salah satu langkah utama dalam perampingan ini adalah pengurangan jumlah BUMN dari 47 menjadi 30. Sehingga, langkah ini penting untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja BUMN ke depan.
“Jumlah yang lebih ramping dengan klasterisasi yang lebih jelas dapat meningkatkan kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional,” ujarnya.
Maka dari itu, Pemerintah berharap bahwa konsolidasi BUMN dapat menghasilkan perusahaan yang lebih fokus dan sinkron dengan kebutuhan pasar.
Simak juga: Qatar dan Abu Dhabi Siap Dukung Presiden Prabowo Dalam Pembangunan 7 Juta Rumah di Indonesia
Sehingga, hal ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap efisiensi, dan daya saing perusahaan BUMN, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan ekonomi Indonesia di masa depan.