BIMATA.ID, Jakarta – Pakar kebijakan publik Universitas Padjadjaran Asep Sumaryana mengatakan bahwa pengangkatan seseorang untuk menjadi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus mendahulukan kompetensi.
Asep menyampaikan pernyataan tersebut ketika menanggapi kabar sejumlah kader partai politik yang menjadi komisaris BUMN.
“Kalau boleh, ada tim fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan, red.) yang mengkaji kapasitas dan kompetensi setiap calon agar relevan dengan jabatannya,” kata Asep saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.
Baca Juga: DPC Partai Gerindra Bangkalan Masih Ukur Kekuatan di Pilkada 2024
Selain itu, dia memandang perlu ada regulasi yang mengatur kriteria komisaris BUMN untuk menjadi pedoman.
“Regulasi mengenai kriteria personal juga perlu dikaji agar kesempatan tidak berputar pada pihak-pihak tertentu sehingga tidak ada kemungkinan sejumlah figur yang kompeten tidak mendapat giliran,” ujarnya.
Adapun sejumlah kader partai yang diangkat menjadi komisaris, antara lain, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Simon Aloysius Mantiri sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Fuad Bawazier sebagai Komisaris Utama PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID.
Berikutnya anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Felicitas Tallulembang sebagai Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia, dan kader Partai Gerindra Siti Nuriza Puteri Jaya sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
Lihat Juga: Prabowo: Negara-negara Afrika Lihat Indonesia sebagai Contoh Keberhasilan
Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad turut merespons kader partainya yang menjadi komisaris BUMN.
“Ini ‘kan dimasukkan satu untuk kemudian ikut bersama-sama bagaimana membesarkan BUMN yang ada dengan kapasitas dan keilmuan yang dimiliki,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6)
Ia menambahkan, “Dan kalau dicek latar belakangnya, cek saja itu nanti ‘kan bisa dilihat keilmuannya.”
Simak Juga: Gerindra: Pengusungan RK di Pilkada Jakarta Tak Dipermasalahkan Golkar
