BIMATA.ID, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan baru menerima Rp 4,5 triliun dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 dari total Rp 10 triliun yang dianggarkan. Dana ini merupakan transfer dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 dan 2020 sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
“Sampai minggu lalu tanggal 25 Juni baru Rp 4,559 triliun yang telah dicairkan. Itu dari transfer tahun anggaran 2019 dan 2020,” ucap Ketua KPU RI, Arief Budiman, dikutip dari beritasatu[dot]com, Jumat (3/7/2020).
Arif menjelaskan, total dana Pilkada Serentak 2020 yang dibutuhkan KPU RI adalah Rp 10,005 triliun. Dana tersebut berdasarkan penandatangan NPHD dari 270 satuan kerja (Satker) yang melakukan Pilkada. Sebagian dana bersumber dari ABPN tahun 2020.
“Dana awal sebelum ada addendum (perubahan) sebesar Rp 9,920 triliun. Kemudian ada addendum dari 16 Satker dengan perubahan Rp 85,779 miliar. Jadi, total dana yang dibutuhkan KPU menjadi Rp 10,005 trilun,” urainya.
Kemudian Arief mengungkapkan, pada tahun anggaran 2019 lalu, ada 267 Satker KPU Daerah yang telah menerima transfer anggaran dari Pemerintah Daerah (Pemda) sebesar Rp 509 miliar. Ada tiga daerah yang tidak mentransfer dana Pilkada, yaitu Kabupaten Tanjung Balai, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Gowa.
Sementara pada tahun 2020, ada 257 satker KPU Daerah yang sudah menerima transfer hibah Pilkada dari Pemda sejumlah Rp 4,050 triliun. Lalu, ada Rp 5,477 triliun dana yang belum diteima KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota.
“Sampai pekan lalu, terdapat 25 Satker yang penerimaan transfer masih kecil atau di bawah 30 persen. Kemudian ada 2 Satker dengan saldo kas nol, yaitu KPU Kabupaten Halmahera Timur dan KPU Kota Solok,” ungkapnya.
Arief menegaskan, dari total dana Pilkada Rp 10,005 triliun, KPU RI telah mengusulkan pembiayaan dari APBN sebesar Rp 4,768 triliun. Dari usulan tersebut, yang disetujui dibayarkan melalui APBN sebesar Rp 1,411 trilun.
Kementerian Keuangan telah mencairkan tahap pertama sebesar Rp 1,024 triliun pada tanggal 11 Juni 2020. Tahap kedua telah terbit daftar isian penggunaan anggaran (DIPA) APBN tanggal 26 Juni 2020 untuk tambahan anggaran sebesar Rp 941 miliar.
[MBN]
