BIMATA.ID, Makassar – Dinilai program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) merupakan program prioritas dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan, sayang implementasi di lapangan belum mencerminkan pemerataan kesejahteraan, bahkan bisa dibilang carut marut dalam pendatanya.
Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar Fraksi Gerindra (Gerakan Indonesia Raya), Kasrudi menyoroti tidak meratanya KIS dan BLT di kota Makassar. Dia mengaku mendapat sejumlah keluhan warga terkait hal sentimental tersebut.
“Saya banyak dapat keluhan warga soal tidak meratanya KIS dan bantuan langsung tunai (BLT). Program sosial ini harusnya sesuai peruntukannya, tepat sasaran dan tepat guna. Mereka yang kondisi ekonomi tergolong miskin berhak mendapat jaminan sosial itu. Ini amanat undang-undang, jangan main-main,” papar Kasrudi.Rabu.(17/6/2020).
Kasrudi menekankan setiap warga negara terutama mereka yang tergolong miskin dan tidak mampu berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Pendataannya pun harus tepat sasaran dan tepat guna. Jangan berdasarkan kedekatan atau suka dan tidak suka dengan aparat pemerintahan.
“Jangan faktor suka dan tidak suka, jangan juga karena kedekatan atau kerabat. Jadi warga mengeluh RT RW yang mendata tidak sesuai dengan peruntukannya. Akan kami minta pertanggung jawaban mereka, panggil camat tuntut aspirasi warga,” tegas Kasrudi.
Pemerataan JKN-KIS dan BLT ini menjadi salah satu skala prioritasnya untuk segera ditindaklanjuti ke pemerintah agar permasalahan jaminan hidup ini menemui solusi terbaik.
“Akan segera ditanggapi, ini menjadi salah satu prioritas. Karena mayoritas warga mengeluhkan itu. Kita akan tanya Dinsos. Panggil Camat, karena data itu dari kecamatan karena dia yang tahu warganya siapa-siapa saja yang berhak dan tidak berhak menerima,” pungkas Kasrudi.
Sumber : Fajar
