BIMATA.ID, Jakarta- Pemerintah sangat serius dan telah memiliki target untuk penghapusan kemiskinan ekstrem melalui berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan tahapan waktu maksimal s.d. tahun 2024.
Pada tahun anggaran 2021 kemiskinan ekstrem sebesar 2,14%, dengan prioritas intervensi pada 35 kab/kota dalam 7 provinsi. Kemudian pada 2022 kemiskinan ekstrem menjadi sebesar 2,04%, dengan prioritas perluasan intervensi pada 212 kab/kota dan 2023 kemiskinan ekstrem menjadi sebesar 1-2%, dengan prioritas perluasan intervensi pada 514 kab/kota.
BACA JUGA: Soal Cawapres, Prabowo Subianto: Ojo Kesusu, Ojo Grusa Grusu
Sementara pada 2024 kemiskinan ekstrem akan ditargetkan menjadi sebesar 0 atau lebih rendah dari 1%.
Salah satu jalan untuk menurunkan angka kemiskinan dengan alokasi APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mendorong penurunan tingkat kemiskinan. Untuk mencapai hal tersebut, APBN memiliki fungsi distribusi yang terdiri dari serangkaian kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi yang adil terhadap kelompok miskin dan rentan. Salah satu dari kebijakan tersebut diimplementasikan melalui program perlindungan sosial (program perlinsos).
Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, kelompok miskin berhak untuk mendapatkan perlindungan sosial serta pelayanan sosial melalui jaminan sosial serta kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan. Sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial, yang dilaksanakan melalui bantuan sosial, advokasi sosial, dan bantuan hukum.
BACA JUGA: Golkar: Cawapres Prabowo Sudah Disiapkan untuk Hadapi Ganjar-Mahfud dan Anies-Cak Imin
Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Keuangan, Putut Hari Satyaka, menyampaikan bahwa Program perlindungan sosial yang diberikan Pemerintah membantu dalam menanggulangi kemiskinan, terlebih pada masa krisis akibat pandemi Covid-19. Berbagai bantuan sosial yang dianggarkan dalam APBN sangat berperan penting dalam menahan dampak lebih dalam terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Studi Bank Dunia (IEP, 2021) mengungkapkan bahwa pandemi berpotensi meningkatkan kemiskinan menjadi sebesar 11,8 persen tanpa tambahan program perlindungan sosial di 2020.
Namun, tingkat kemiskinan per September 2020 mampu ditahan pada level 10,19 persen. Dengan kata lain, tambahan program perlindungan sosial melalui peningkatan cakupan penerima, percepatan penyaluran, dan tambahan nilai manfaat mampu menyelamatkan sekitar 5 juta penduduk dari kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa program perlindungan sosial mampu memitigasi dampak negatif pandemi terhadap daya beli rumah tangga.
“Pada RAPBN tahun anggaran 2024, anggaran perlinsos direncanakan sebesar Rp493,5 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun 2024 tersebut masih akan terus dioptimalkan untuk mendorong peningkatan kualitas SDM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan,” ujar Putut.
Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan anggaran perlinsos pada tahun 2024 akan diarahkan untuk perbaikan basis data dan metode pensasaran dalam penentuan penerima manfaat program perlinsos maupun program pemerintah lainnya, antara lain melalui pemanfaatan Registrasi Sosial dan Ekonomi (Regsosek) dan pengembangan digitalisasi penyaluran manfaat dengan memanfaatkan teknologi sekaligus meningkatkan inklusi keuangan.
Pemerintah mendorong konvergensi atau komplementaritas antarprogram, antara lain dengan memastikan keluarga miskin dan rentan pada desil 1 dan 2 memperoleh berbagai program perlinsos. Mendukung penguatan perlinsos sepanjang hayat, antara lain melalui penguatan perlinsos untuk kelompok penyandang disabilitas dan lansia serta pembangunan perlinsos yang adaptif dan protokolnya dalam kondisi krisis.
Di sisi lain, pemerintah juga memperbaiki desain dan kualitas implementasi perlinsos antara lain melalui reviu secara berkala besaran manfaat program perlinsos dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan program termasuk penyaluran manfaat; dan mendukung penguatan graduasi dari kemiskinan melalui program pemberdayaan, antara lain seperti peningkatan akses ke permodalan melalui program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan KUR serta peningkatan akses ke pekerjaan melalui program Prakerja dan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK).
BACA JUGA: Muzani : Pupuk Subsidi Murah Jadi Prioritas Kerja Prabowo Untuk Sejahterakan Petani di Jawa Tengah
Putut menambahkan bahwa, sebagian besar anggaran perlinsos tahun 2024 dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terdiri dari belanja K/L dan Non-K/L. Anggaran perlinsos melalui K/L direncanakan sebesar Rp156,1 triliun yang dialokasikan pada:
1) Kementerian Sosial antara lain untuk penyaluran bantuan tunai bersyarat melalui PKH bagi 10 juta KPM, bansos pangan sembako bagi 18,8 juta KPM, pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) anak sebanyak 38,4 ribu orang, ATENSI lansia sebanyak 32,6 ribu orang, ATENSI penyandang disabilitas sebanyak 53,8 ribu orang, dan ATENSI korban penyalahgunaan NAPZA dan ODHIV sebanyak 14,7 ribu orang;
2) Kementerian Kesehatan untuk penyaluran bantuan iuran program JKN bagi 96,8 juta peserta PBI dan 49,6 juta peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III;
3) Kemendikbudristek dan Kemenag untuk pelaksanaan PIP bagi 20,8 juta siswa dan Program KIP Kuliah bagi 1,0 juta mahasiswa; Serta
4) BNPB untuk penyediaan Dana Siap Pakai Bencana.
“Anggaran Perlinsos melalui belanja non-K/L direncanakan sebesar Rp326,8 triliun antara lain dialokasikan untuk penyaluran subsidi BBM sebanyak 19,58 juta kilo liter, penyaluran subsidi LPG tabung 3 Kg sebanyak 8,03 juta metrik ton, dan penyaluran subsidi bunga KUR untuk 12 juta debitur,” jelas Putut.
Selain melalui BPP, anggaran perlinsos juga dialokasikan melalui TKD. Anggaran perlinsos melalui TKD tahun 2024 direncanakan sebesar Rp10,6 triliun yang akan digunakan untuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa bagi 2,96 juta KPM. Perkembangan anggaran perlinsos tahun 2019-2024 dapat dilihat sebagai beriku
Perlindungan sosial merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk merespon berbagai risiko dan kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat, baik yang diakibatkan oleh risiko siklus hidup, keadaan disabilitas, bencana, dan guncangan sosial ekonomi,terutama untuk warga negara yang miskin dan rentan.
Selain itu,Putut juga menjelaskan bahwa perlindungan sosial juga menjadi investasi jangka panjang guna mewujudkan pembangunan SDM berkualitas dan
berdaya saing sebagai salah satu modal dalam upaya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Reformasi perlindungan sosial pada tahun 2024 didesain untuk meningkatkan efektivitas program perlinsos sebagai upaya pencapaian target RPJMN tahun 2020-2024.
Reformasi sistem perlinsos telah dilaksanakan secara bertahap dan terukur sejak tahun 2021 dalam rangka mengoptimalkan penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM jangka panjang. Tujuan penyelenggaraan reformasi sistem perlinsos, yaitu memperluas jangkauan perlinsos yang koheren, selaras dengan memastikan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat berdasarkan kerentanan dalam kondisi normal maupun bencana dengan memperhatikan kesetaraan gender dan prinsip inklusivitas.
BACA JUGA: Gus Ipang Wahid Beri Pesan Menyentuh untuk HUT Prabowo: Si Paling Gampang Tersentuh
Kemudian mengembangkan basis data yang terintegrasi, mutakhir, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan perencanaan, penganggaran, penentuan target, dan pelaksanaan program melalui pengembangan Regsosek. Memperkuat kelembagaan perlinsos untuk mewujudkan pelaksanaan program yang terintegrasi dan inklusif. Memperkuat skema pendanaan dan integrasi perlinsos yang menjamin kesinambungan program, peningkatan kemandirian penerima manfaat, dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
Tujuan selanjutnya adalah meningkatkan pemberdayaan penerima manfaat melalui perluasan metode penyaluran bansos menggunakan layanan keuangan yang inklusif dan memudahkan penerima manfaat, termasuk di daerah 3T; serta memastikan pengendalian penyelenggaraan reformasi sistem perlinsos melalui penguatan sistem pemantauan dan evaluasi serta pelaporan.
“Pada tahun 2023 reformasi perlinsos dilaksanakan melalui beberapa kebijakan antara lain: Perbaikan basis data dan target penerima program perlinsos melalui pembangunan data Regsosek, Penyempurnaan perlinsos sepanjang hayat khususnya perluasan cakupan manfaat bansos bagi anak, lansia dan disabilitas, Penguatan program perlinsos yang adaptif, penguatan kesiapan digitalisasi penyaluran bansos nontunai; serta Percepatan graduasi program bansos melalui penguatan program perlinsos berbasis pemberdayaan,” terang Putut.
BACA JUGA: HUT PIRA ke-15, Kader Perempuan Gerindra se-Indonesia Doakan Prabowo Subianto
Implementasi program perlinsos masih akan menghadapi berbagai tantangan pada tahun 2024, termasuk kompleksitas karakteristik program dan tata kelola institusi pelaksana bansos. Beberapa tantangan lainnya antara lain masih terdapatnya ketidaktepatan sasaran dalam pemberian bansos dan subsidi dan efektivitas program di
bidang perlinsos mengalami penurunan yang dipengaruhi proporsi nilai manfaat program terhadap pengeluaran rumah tangga yang cenderung menurun, serta mekanisme dan ketepatan waktu penyaluran bansos yang tidak efisien.
Dalam kerangka kebijakan tahun 2024, pelaksanaan reformasi perlinsos meliputi:
1) pemanfaatan dan pemutakhiran data Regsosek yang terinteroperabilitaskan dengan berbagai basis data, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, dan penyelenggaraan program, termasuk penargetan penerima manfaat yang meminimalisir exclusion dan inclusion error
2) perbaikan mekanisme integrasi program,termasuk graduasi dan pemberdayaan untuk menghindari moral hazard atau ketergantungan terhadap program;
3) pengembangan skema perlindungan sosial adaptif; serta
4) perbaikan mekanisme penyaluran bansos nontunai yang memudahkan penerima manfaat dan meningkatkan inklusi keuangan.
BACA JUGA: Raffi-Nagita Ucapkan HUT untuk Prabowo: Semoga Cita-cita Tercapai
Salah satu prasyarat utama reformasi perlinsos adalah tersedianya data yang mencakup 100 persen penduduk Indonesia. Untuk memenuhi hal tersebut, sejak tahun 2022 Pemerintah telah memulai perbaikan basis data perlinsos melalui pembangunan Regsosek. Pengembangan Regsosek telah diamanatkan sejak tahun 2022. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 menyebutkan bahwa pelaksanaan pendataan awal Regsosek dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2022 di seluruh wilayah kabupaten/kota dan hasil pendataan akan disampaikan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas tahun 2023. Sejalan dengan Perpres tersebut, pada tahun 2022 Pemerintah melalui BPS telah melaksanakan pendataan awal Regsosek yang menjangkau seluruh penduduk.
“Program Regsosek merupakan amanat dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Presiden RI telah mengamanatkan penghapusan kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada 2024. Hal ini sejalan dengan fokus pada penguatan percepatan pelaksanaan transformasi ekonomi untuk penuntasan agenda pembangunan yang termuat dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan arahan Presiden RI (pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, serta peningkatan investasi),” tutup Putut.
