BIMATA.ID, Jakarta – Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza mendesak pemerintah untuk segera memanggil Duta Besar Jepang untuk Indonesia (H.E) Kenji Kanasugi. Panggilan ini diperlukan agar Jepang memberikan penjelasan terkait keputusan mereka untuk membuang limbah radioaktif dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima dan dampaknya terhadap negara-negara lain, termasuk Indonesia.
Menurut Faisol, limbah nuklir yang dibuang oleh pihak berwenang Jepang adalah masalah yang harus menjadi perhatian serius Pemerintah Indonesia.
“Pemerintah perlu segera memanggil Duta Besar Jepang untuk meminta penjelasan dan informasi yang komprehensif,” ujarnya melalui keterangannya di Jakarta, Selasa (17/10/2023).
Baca Juga : Ulang Tahun Prabowo, Anies Doakan Selalu Sehat
Faisol juga mengajukan permintaan kepada Kementerian Perdagangan untuk menjalin koordinasi dengan lembaga serupa di Jepang. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk mengantisipasi potensi gejolak yang mungkin muncul terkait produk seafood impor dari Jepang. Khususnya, isu seafood dari Jepang menjadi perhatian karena air tercemar radioaktif dibuang ke dalam laut.
Dalam laporan yang disampaikan oleh operator PLTN Fukushima, Tepco, ditemukan bahwa ikan yang tertangkap mengandung tingkat radioaktif yang jauh melebihi batas keamanan. Oleh karena itu, Faisol menekankan perlunya perhatian dan tindakan bersama dari komunitas internasional untuk memastikan keamanan limbah tersebut. Dikarenakan dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh Jepang sendiri, melainkan juga oleh negara-negara lain.
Sebagai informasi, pada periode Agustus hingga November 2023, Jepang telah mengambil keputusan untuk membuang sebanyak 15.600 ton air tercemar limbah radioaktif dari inti reaktor PLTN Fukushima.
Cek Juga : Kader Gerindra Purworejo Usul Gibran Jadi Cawapres Prabowo
Totalnya, hingga Maret 2023, akan dibuang sekitar 34.000 ton air tercemar limbah radioaktif dari inti reaktor PLTN Fukushima. Namun, keputusan ini telah menimbulkan protes dari banyak negara, dengan puluhan ribu orang melakukan demonstrasi menentang pembuangan tersebut.
Menurut Shaun Burnie, seorang peneliti nuklir dari Greenpeace Asia Timur, sekutu-sekutu Jepang telah lebih memprioritaskan pertimbangan politik daripada perlindungan lingkungan.
Terlebih lagi, dukungan dari Amerika Serikat dan Anggota G7 terhadap keputusan Jepang membuat banyak pihak kecewa. Burnie menyatakan bahwa Jepang telah gagal dalam melindungi nelayan dan orang-orang yang bergantung pada laut, dan juga mengecewakan negara-negara di kawasan Pasifik.
Greenpeace Jepang sendiri telah menyampaikan bahwa pembuangan limbah ini telah mengabaikan berbagai bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa limbah tersebut berpotensi membahayakan lingkungan. Menurut Hisayo Takada, Manajer Greenpeace Jepang, pemerintah Jepang dan TEPCO keliru dalam menyatakan bahwa tidak ada alternatif lain untuk keputusan pembuangan ini.
Simak Juga : Survei IPSOS: Jelang Pendaftaran Capres, Elektabilitas Ganjar dan Anies Tetap Kalah dari Prabowo
Greenpeace juga menyoroti fakta bahwa belum semua risiko radioaktif dari pembuangan ini telah dievaluasi secara memadai. Dalam penelitian Greenpeace dan berdasarkan pendapat beberapa ahli, limbah tersebut tidak hanya mengandung tritium, tetapi juga senyawa radioaktif lainnya, seperti karbon-14, cesium 137, kobalt-60, strontium-90, dan yodium-129. Totalnya, ada 621 jenis senyawa radioaktif dalam limbah bekas air pendingin PLTN Fukushima.
Karbon-14, sebagai contoh, membutuhkan setidaknya 5.000 tahun untuk hilang dan memiliki potensi untuk memicu mutasi genetika. Selain itu, strontium-90 dapat memicu kanker tulang dan darah, dan berdasarkan data dari TEPCO, kandungan strontium-90 dalam limbah PLTN Fukushima melebihi batas yang dianggap aman sebanyak 100 kali lipat.
Greenpeace menekankan bahwa limbah dari PLTN Fukushima memiliki karakteristik yang berbeda dari limbah PLTN lainnya. Hal ini disebabkan karena limbah Fukushima telah bersentuhan langsung dengan inti reaktor PLTN, sementara pada PLTN lainnya, limbah air pendingin tidak memiliki kontak langsung dengan inti reaktor. Oleh karena itu, menurut Greenpeace Jepang, tidak pantas untuk membandingkan limbah PLTN Fukushima dengan PLTN lainnya.
