BIMATA.ID, Surabaya – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD enggan mengomentari terkait namanya yang masuk dalam bursa calon wakil presiden (cawapres).
“Saya tidak akan bicara politik praktis di kampus. Tidak ada tanggapan, tetapi secara umum itu urusan partai politik,” ujar Mahfud MD seusai memberikan kuliah umum “Demokrasi yang Bermartabat Menuju Indonesia Emas 2045” di Universitas Airlangga Surabaya, pada Senin (16/10/2023).
Menurutnya, partai politik (parpol) lah yang memutuskan nama cawapres, dan dibawa ke mekanisme secara hukum.
Baca juga: Gerindra: Cawapres Prabowo Diumumkan Senin atau Selasa
“Saya tidak ada komentar atau deal-deal soal capres dan cawapres,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Ia juga menyatakan, bahwa kampus atau perguruan tinggi diperbolehkan untuk kampanye politik inspiratif atau politik kebangsaan, akan tetapi tidak boleh ada kampanye politik elektoral atau politik praktis.
“Jadi politik kebangsaan itu nilai berbangsa dan bernegara yang baik-baik, demokrasi, hak asasi, penegakan hukum dan peduli lingkungan. Demokrasi ini harus diajarkan,” jelasnya.
Lihat juga: Projo Dukung Prabowo Capres, Gerindra: Penyemangat Kami
Sebagai informasi, berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober s/d 25 November 2023.
