BIMATA.ID, Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) tengah menggencarkan program-program pemberdayaan masyarakat dalam upaya percepatan pengurangan angka kemiskinan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi, Jateng Sumarno, menjelaskan, bahwa program pemberdayaan masyarakat yang menyasar daerah miskin ekstrem penting dilakukan oleh pemerintah bersama Badan Amil Zakat Nasional dan para pemangku kepentingan lainnya, terutama program pelatihan dan pendampingan wirausaha, pertukangan, serta keterampilan lainnya.
“Program pemberdayaan masyarakat dilakukan di daerah miskin ekstrem melalui berbagai pelatihan keterampilan, pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH), jambanisasi, pemenuhan air bersih, listrik murah, serta pencegahan stunting,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno di Semarang, Kamis (28/09/2023).
Baca juga: Momen Akrab Prabowo dan Kaesang di Perayaan HUT Luhut: Kapan ke Hambalang?
Oleh karena itu, koordinasi dan kolaborasi intersektoral juga penting dilakukan karena penanganan kemiskinan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.
“Harus ada kolaborasi untuk bergerak bersama, menuntaskan persoalan-persoalan kemiskinan di zona merah atau masuk kategori miskin ekstrem,” katanya.
Kemudian, Kepala Biro Pembangunan Daerah, Setda Jateng, Endi Faiz Effendi menyampaikan, terdapat delapan strategi penanganan kemiskinan ekstrem di Jateng yakni pendekatan kualitas rumah tidak layak huni, bantuan jamban sehat, pemenuhan air bersih, listrik murah, penanganan tengkes, disabilitas, anak putus sekolah, dan orang tidak bekerja.
Lihat juga: Prabowo Hadiri HUT ke-76 Luhut Binsar Pandjaitan, Kenang Masa-Masa Prajurit
“Kita akan menuntaskan sisa intervensi yang menjadi strategi legacy (warisan) dari gubernur kemarin (Ganjar Pranowo). Ada delapan intervensi dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Jateng,” ujarnya.
Maka dari itu, dirinya optimistis target pengentasan kemiskinan ekstrem di Jateng dapat tercapai dengan adanya kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan ekstrem di Jateng.
Sekedar informasi, dalam mengatasi kemiskinan itu Pemprov Jateng menggandeng organisasi perangkat daerah (OPD), Baznas, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), perusahaan swasta melalui dana CSR, dan filantropi Indonesia.
