BIMATA.ID, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengakui bahwa dalam UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan, Gubernur, Bupati, dan Wali hanya mengatur mengenai waktu pemilihan serentak pada November 2024. Namun, dalam hal itu tak mengatur keserentakan pelantikan hasil pilkada.
Hal ini menanggapi dari Komisi II DPR RI bersama pemerintah telah membicarakan perlunya aturan untuk mengatur rentang waktu pelantikan hasil Pilkada 2024 pada beberapa waktu lalu.
“Kita sudah sampaikan kepada Mendagri bagaimana disamping keserentakan pelaksanaan dari pada pilkada juga ada aturan yang mengatur tentang rentang waktu pelantikan. Jadi bukan keserentakan pelantikan, rentang waktu paling lama pelantikan itu harus dibatasi,” kata Guspardi kepada awak media, Kamis (24/8/2023).
Baca Juga : Gerindra DKI Yakin Prabowo Menang di Jakarta
Guspardi mengatakan, Komisi II DPR bersama pemerintah berkomitmen mencegah lamanya penjabat (Pj) kepala daerah menjabat. Sebab itu, aturan yang akan dibuat bakal membatasi agar waktu pelantikan kepala daerah tak begitu lama.
“Kita sudah sampaikan itu itu bagian dari pembicaraan bagaimana menata pelaksanaan pilkada, bagaimana pula penataan pelaksanaan terhadap pelantikan agar keserentakan itu jangan nanti menimbulkan jarak yang panjang,” ucap Legislator Dapil Sumatera Barat II ini.
Simak Juga : PWS: Prabowo Terus Unggul dalam Survei, Apa Rahasianya?
Terkait adanya potensi pihak yang akan melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), Guspardi menjelaskan bahwa DPR bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melakukan konsultasi kepada MK. Konsultasi itu berupa membuat aturan main agar tak semua gugatan atau sengketa hasil pilkada dapat diproses di MK.
“Pemerintah bersama DPR akan mengkonsultasikan masalah ini kepada MK, perlu dibuat aturan main apa yang boleh diajukan gugatan ke MK mana yang tidak. Dengan adanya kebijakan yang ditetapkan oleh MK tentu berdampak pada penyelesaian sengketa itu bisa dipercepat, dengan bisa dipercepat rentang waktu daripada paling lambat pelantikan pilkada itu bisa diejawantahkan lewat Permendagri atau Surat Edaran dari pak menteri,” tutupnya.
