BIMATA.ID, Jawa Barat- Di tengah guncangan ekonomi yang menuntut kemandirian daerah, sebuah fakta mengejutkan terungkap ke publik Jawa Barat. Sejumlah perusahaan pelat merah alias BUMN dilaporkan menunggak utang hingga Rp3,7 triliun di Bank BJB.
Kondisi ini memicu reaksi dari Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Hj. Tina Wiryawati, S.H., M.M. Bunda Tina, sapaan akrabnya, menyatakan seharusnya sebagai lembaga keuangan yang modalnya berasal dari rakyat Jawa Barat, bank ini cukup menjadi motor penggerak utama bagi ekonomi lokal.
“Seharusnya BJB sebagai BUMD Jawa Barat lebih mengutamakan kepentingan untuk pembiayaan Jawa Barat. Bukan malah pembiayaan BUMN yang macet yang belum jelas akan seperti apa,” ujar Tina Wiryawati dalam wawancara pada Jumat (30/1/2026).
BACA JUGA: Rokhmat Ardiyan Dorong Penguatan Kebijakan Lingkungan Hidup Tahun 2026
Kegelisahan Tina bukan tanpa alasan. Ia membayangkan betapa masifnya dampak positif yang tercipta jika dana triliunan tersebut dialokasikan untuk sektor riil di Jawa Barat. Khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan di tanah Pasundan.
“Harusnya, angka yang digelontorkan untuk BUMN bisa untuk pembangunan. Dan bila diberikan untuk UMKM Jawa Barat, coba berapa banyak UMKM yang terbantu?” lanjut legislator dari Fraksi Gerindra tersebut.
Ia melihat ada ketimpangan akses modal yang sangat nyata. Di saat UMKM kesulitan mendapatkan pinjaman untuk mengembangkan usaha, sederet BUMN kini justru meninggalkan tunggakan triliunan rupiah.
Tina memperingatkan bahwa nasib ribuan karyawan di Jawa Barat bergantung pada kesehatan ekonomi pengusaha lokal. Jika Bank BJB tidak segera mengubah haluan konsentrasi pembiayaannya, maka potensi pertumbuhan ekonomi di daerah sendiri akan terus terhambat oleh beban utang pihak luar.
BACA JUGA: Arahan Prabowo untuk Dewan Energi: Hindari Impor BBM hingga Swasembada Energi
“Kalau seperti ini bagaimana nasib UMKM-UMKM yang banyaknya di Jabar dan juga pengusaha-pengusaha di Jabar yang karyawannya orang-orang Jabar? Seharusnya prioritas pembiayaan Bank BJB adalah untuk Jawa Barat,” tegas Tina Wiryawati.
Ia menekankan bahwa keberlanjutan perekonomian dan pembangunan di Jawa Barat sangat bergantung pada bagaimana aset daerah dikelola. Jika konsentrasi pembiayaan tetap tersebar pada proyek-proyek BUMN, maka cita-cita kesejahteraan warga lokal akan sulit tercapai.
Tina juga mempertanyakan apakah pinjaman besar yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan tersebut benar-benar memberikan manfaat langsung bagi pembangunan infrastruktur atau kesejahteraan di wilayah Jawa Barat.
“Bila ditelisik, apakah pinjaman untuk BUMD tersebut untuk pembangunan Jawa Barat? Intinya itu,” ujarnya merujuk pada pentingnya akuntabilitas dan manfaat nyata bagi daerah asal modal tersebut.
BACA JUGA: Tiba di Tanah Air, Prabowo Bawa Oleh-Oleh Investasi Rp90 Triliun hingga Peluang Perdamaian Gaza
Kini, melalui Komisi III DPRD Jabar, Tina berkomitmen untuk terus mengawal agar Bank BJB kembali ke jalurnya. Ia ingin memastikan bahwa dana rakyat kembali kepada rakyat, dalam bentuk modal kerja bagi UMKM dan pembangunan fasilitas publik yang benar-benar dirasakan oleh warga Jawa Barat.