BIMATA.ID, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sri Meliyana, menyuarakan distribusi dokter spesialis penyakit dalam di berbagai daerah di Indonesia yang masih mengalami ketimpangan.
Ia menilai persoalan utama saat ini bukan semata kekurangan jumlah dokter spesialis, melainkan ketidakseimbangan penempatan tenaga medis, terutama di wilayah terpencil dan tertinggal.
Kader dari Partai yang diketahui oleh Prabowo Subianto ini menilai berbagai kebijakan pemerintah terkait penugasan dokter spesialis di daerah belum berjalan secara optimal.
BACA JUGA: Kunjungi Inggris, Prabowo Tegaskan Kemitraan Ekonomi Indonesia-Inggris Strategis dan Menguntungkan
Ia mencontohkan program wajib kerja dokter spesialis yang tingkat serapannya masih rendah dan belum mampu menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah.
“Kita punya kebijakan penugasan dokter spesialis, tetapi yang terserap itu baru sekitar 20 persen. Artinya, kebijakan ini belum efektif untuk menjawab kebutuhan daerah,” ujarnya.
Srikandi Partai Gerindra Sumatra Selatan ini menegaskan, pemerintah perlu menghadirkan kebijakan afirmatif yang lebih kuat agar dokter spesialis bersedia bertugas di wilayah yang kekurangan tenaga kesehatan.
BACA JUGA : Prabowo dan PM Inggris Sepakat Dorong Kemitraan Maritim dan Pendidikan
Menurutnya, kebijakan tersebut harus disertai insentif yang layak, jaminan keamanan, serta perlindungan kesejahteraan bagi dokter spesialis.
“Kalau hanya mengandalkan kebijakan tanpa insentif dan perlindungan yang jelas, tentu dokter akan memilih bertugas di kota besar,” kata Sri Meliyana.
Partai Gerindra melalui Komisi IX DPR RI akan terus mendorong pemerintah untuk menata ulang kebijakan distribusi dokter spesialis agar lebih adil dan merata.
BACA JUGA: Prabowo Resmi Cabut Izin 28 Perusahaan Pelanggar Aturan di Provinsi Terdampak Bencana
Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan akses pelayanan kesehatan yang setara bagi seluruh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, tanpa terkecuali.