BIMATA.ID, KUNINGAN – Anggota DPR RI Komisi XII, H. Rokhmat Ardiyan (HRA), menggelar kegiatan reses di Desa Puncak, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Senin (15/12/2025). Kegiatan ini menjadi ajang penyerapan aspirasi masyarakat sekaligus peresmian dan pelaksanaan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Reses tersebut dihadiri Kepala Desa Puncak Mustopa, perwakilan Manajer UP3 PLN Cirebon, UPL Kuningan, unsur kecamatan, perangkat desa, BPD, Karang Taruna, pengurus BUMDes, PKK, Koperasi Merah Putih, serta masyarakat penerima manfaat.
Kepala Desa Puncak, Mustopa, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada H. Rokhmat Ardiyan atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada warganya. Ia menyebutkan bahwa program bantuan pemasangan listrik sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dengan jumlah penerima sebanyak 64 kepala keluarga.
BACA JUGA: Jalan dan Jembatan di Aceh Mulai Kembali Berfungsi, Prabowo Apresiasi Petugas
“Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami. Semoga Pak HRA selalu sehat dan sukses dalam menjalankan amanah. Kami dari pemerintah desa mengucapkan terima kasih atas program bantuan listrik yang sangat membantu masyarakat Desa Puncak,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mustopa juga menyampaikan sejumlah aspirasi dan kebutuhan desa, terutama di sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata. Ia menjelaskan bahwa mayoritas warga Desa Puncak menggantungkan hidup pada sektor pertanian yang sejalan dengan program nasional ketahanan pangan.
Namun demikian, masih banyak keterbatasan sarana dan prasarana, seperti saluran irigasi dan jalan usaha tani (JUT) yang perlu dibenahi agar dapat menunjang produktivitas petani.
“Dengan adanya JUT, akses petani akan lebih mudah dan efisien,” katanya.
Di sektor peternakan, khususnya di Dusun Mulyaasih, terdapat sekitar 400 ekor sapi. Tantangan utama yang dihadapi adalah pengelolaan limbah kotoran ternak. Mustopa berharap adanya solusi pengelolaan limbah agar dapat dimanfaatkan secara produktif. “Kohe bukan musibah, tapi berkah jika dikelola dengan baik,” ucapnya.
Sementara itu, potensi pariwisata Desa Puncak juga dinilai belum tergarap optimal, seperti Telaga Surian, Tenjo Laut, serta destinasi rintisan Cidadali dan Sarangland. Keterbatasan modal dan sarana prasarana menjadi kendala utama dalam pengembangannya.
BACA JUGA: Prabowo Cek Langsung, Pemerintah Pastikan Wilayah Bencana Terjangkau dan Stok Pangan Cukup
Perwakilan Manajer UP3 PLN Cirebon, Muhammad Ardian, didampingi Yanto dari UPL Kuningan, menjelaskan bahwa Program BPBL merupakan program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk pemerataan layanan kelistrikan hingga ke pelosok desa.
“Di Kabupaten Kuningan, program BPBL menargetkan sebanyak 2.625 sambungan listrik. Hingga saat ini sekitar 1.500 sambungan telah terpasang, dan kami berkomitmen seluruhnya selesai hingga Desember 2025,” jelasnya. PLN berperan sebagai pelaksana dan mitra pemerintah dalam merealisasikan program tersebut.
Anggota DPR RI H. Rokhmat Ardiyan dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan kewajiban anggota DPR untuk turun langsung ke daerah pemilihan guna menyerap aspirasi masyarakat.
“Aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami catat dan perjuangkan sesuai kewenangan. Program BPBL ini adalah bukti kehadiran negara untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses listrik yang layak,” tegas HRA Kapoksi Komisi XII DPR RI.
Pihaknya menegaskan bahwa program-program strategis nasional salah satunya untuk ketahanan energi dan mendukung program Presiden Prabowo Subianto dengan pemasangan listrik untuk masyarakat yang membutuhkan, termasuk di wilayah Desa Puncak sebanyak 64 kepala keluarga.
“BPBL ini salah satu program strategis presiden Prabowo Subianto untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, khsusunya di Kabupaten Kuningan dan umumnya di Indonesia,” ungkapnya.
BACA JUGA: Prabowo Cek Kondisi Warga di Takengon, Pantau Percepatan Pemulihan Pasca Bencana
Kegiatan reses tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mendorong percepatan pembangunan Desa Puncak, khususnya di sektor pertanian, peternakan, pariwisata, dan pelayanan dasar kelistrikan.