BIMATA.ID, JAKARTA – Anggota Komisi XII DPR RI, Rokhmat Ardiyan, menegaskan bahwa Dewan Energi Nasional (DEN) memegang peran strategis dalam memastikan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional berjalan efektif. Menurutnya, kebijakan energi nasional harus diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan energi yang adil, merata, serta memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Sekretaris Jenderal DEN di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (12/11/2025). Dalam forum itu, Rokhmat menekankan pentingnya DEN untuk memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), khususnya dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).
BACA JUGA: Momen Prabowo Jemput Raja Yordania Abdullah II, Satu Mobil Bareng ke Istana Merdeka
Menurut Rokhmat, arah kebijakan energi nasional harus selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan sektor energi sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi. Ia menyebut target pertumbuhan ekonomi 6–7 persen pada 2026 hingga 8 persen pada 2029 hanya mungkin tercapai jika Indonesia memiliki sektor energi yang kuat, modern, dan berkelanjutan.
“Kebijakan energi tidak boleh dipandang sebagai urusan teknis semata. DEN harus hadir memberikan edukasi publik terkait pentingnya transisi energi,” tegas Rokhmat. Ia juga menyoroti peluang pengolahan sampah menjadi listrik melalui skema investasi swasta sebagai salah satu terobosan yang harus dioptimalkan.
Dalam RDP tersebut, Rokhmat memberi perhatian khusus terhadap tingginya ketergantungan Pulau Jawa pada pembangkit listrik berbahan bakar batu bara. Ia mendorong percepatan pemanfaatan energi panas bumi sebagai alternatif yang lebih bersih dan berkelanjutan. Potensi panas bumi, katanya, tersebar luas di berbagai wilayah seperti Gunung Rinjani, Slamet, Semeru, Ciremai, hingga Salak.
BACA JUGA: Momen Prabowo Jemput Raja Yordania Abdullah II, Satu Mobil Bareng ke Istana Merdeka
Ia meminta agar pemerintah memastikan adanya mekanisme bagi hasil yang menguntungkan daerah penghasil panas bumi sehingga pembangunan energi tidak hanya menyuplai kebutuhan nasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain panas bumi, Rokhmat menilai energi terbarukan lain seperti tenaga surya—baik di gedung maupun kawasan danau—dan tenaga angin di sepanjang pantai selatan Jawa, dari Pangandaran hingga Banyuwangi, memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Diversifikasi energi tersebut diyakini dapat memperkuat kedaulatan energi dan membuka peluang ekspor energi hijau ke negara lain.
Rokhmat menutup penyampaiannya dengan menegaskan bahwa visi besar Presiden Prabowo adalah membangun kedaulatan energi yang benar-benar menghadirkan manfaat bagi rakyat. Ia menyebut Indonesia berpeluang besar menjadi pemasok energi bersih, termasuk untuk negara tetangga seperti Singapura, sebagai langkah menuju masa depan Indonesia yang mandiri dan sejahtera.
BACA JUGA: Nama Baik Dipulihkan Presiden, Dua Guru Luwu Utara Ucapkan Terima Kasih kepada Prabowo