BIMATA.ID, Ciamis – Dalam upaya memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil 13, Hj. Tina Wiryawati, SH., MM., melakukan kegiatan pengawasan lapangan ke Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis, Senin (6/10/2025).
Kunjungan tersebut menjadi wujud nyata tanggung jawab wakil rakyat dalam memastikan transparansi dan kualitas pelaksanaan program prioritas pemerintah daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Tina meninjau langsung salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Purwadadi. Ia menyoroti pentingnya pelaksanaan dapur MBG yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Menurutnya, kepatuhan SOP menjadi kunci keberhasilan program, terutama dalam menjaga kualitas, kebersihan, dan keamanan pangan bagi penerima manfaat.
”Kita tahu banyak pemberitaan soal dapur MBG yang belum sesuai SOP. Karena itu saya ingin memastikan pelaksanaan di lapangan benar-benar taat aturan,” tegas Tina.
Tina Wiryawati Tekankan Fungsi DPRD Sebagai Pengawasan, Bukan Pelaksana Program
Politisi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa peran DPRD adalah melakukan pengawasan dan evaluasi, bukan sebagai pelaksana teknis program MBG.
Jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian di lapangan, hasil pengawasan akan dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang berwenang menangani tindak lanjut.
”Kalau ada pelanggaran SOP, tentu kami laporkan ke BGN. Bahkan sekarang BGN sudah membuka hotline pengaduan agar masyarakat bisa ikut mengawasi,” ujarnya.
BACA JUGA: Prabowo: TNI Adalah Benteng NKRI di Tengah Ketidakpastian Global
Langkah ini, menurutnya, penting untuk menjaga integritas dan keberlanjutan program MBG di seluruh Jawa Barat.
Di luar aspek pengawasan, Tina juga menyoroti dampak ekonomi positif dari program MBG.
Satu dapur SPPG, kata dia, bisa menyerap 40 hingga 50 tenaga kerja lokal serta meningkatkan permintaan terhadap komoditas pertanian dan peternakan setempat.
”Dari sisi ekonomi, program ini luar biasa. Permintaan beras, sayur, telur, dan bahan pangan lokal meningkat signifikan. Ini bukan hanya soal gizi, tapi juga soal pemberdayaan ekonomi rakyat,” jelasnya.
BACA JUGA: Prabowo: Kepemimpinan TNI Harus Berdasar Keteladanan dan Prestasi, Bukan Senioritas
Program MBG, menurut Tina, bukan sekadar bantuan konsumsi, tetapi bagian dari ekosistem ekonomi daerah yang menggerakkan petani, peternak, dan UMKM pangan.
