BIMATA.ID, Jabar- Anggota DPRD Jawa Barat Dapil 13 dari Fraksi Gerindra, Hj. Tina Wiryawati, S.H., M.M, Senin (06/10/2025) usai melaksanakan reses di salah satu titik daerah pemilihannya bertempat di Yayasan Garuda Galuh Ciamis, Dusun Rata Harja, Desa Padaringan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis yang dihadiri oleh puluhan peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, serta perwakilan pengurus DPC dan PAC Partai Gerindra Kabupaten Ciamis.
Acara itu menjadi wahana dialog antara wakil rakyat dan masyarakat. Pada kesempatan baik ini Hj. Tina Wiryawati mengupas pemahaman tentang peran dan fungsinya selaku anggota DPRD, khususnya dalam aspek pengawasan jalannya pemerintahan daerah.
Dalam paparannya, Hj. Tina menjelaskan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab anggota DPRD dalam memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan serta berpihak kepada kepentingan rakyat.
BACA JUGA: Prabowo Sorot Negara Rugi Rp300 T Akibat Tambang Ilegal: Kini Kita Selamatkan untuk Rakyat!
“Ini bentuk kehadiran DPRD di tengah masyarakat. Kami ingin warga memahami bagaimana pengawasan dilakukan agar kebijakan daerah berjalan sesuai aturan dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Ia menekankan, fungsi pengawasan DPRD tidak hanya dilakukan di ruang rapat atau dalam agenda formal, tetapi juga dengan turun langsung ke masyarakat untuk menyerap aspirasi dan melihat kondisi lapangan.
Lebih lanjut, Hj. Tina menyebut kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun kesadaran publik bahwa fungsi pengawasan bukan hanya tanggung jawab DPRD, melainkan juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat.
“Kegiatan semacam ini penting untuk membangun kesadaran publik bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan oleh DPRD, tetapi juga oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial,” jelasnya.
BACA JUGA: Prabowo: Tidak Ada Tempat bagi Pemimpin TNI yang Tak Kompeten!
Ia menambahkan, kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sepenuhnya didukung oleh APBD Provinsi Jawa Barat sebagai bentuk akuntabilitas publik dan transparansi penggunaan anggaran.
“Pengawasan bukan berarti mencari kesalahan, tetapi memastikan setiap kebijakan dilaksanakan secara tepat, efektif, dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya.