BIMATA.ID, Jakarta – Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) menggelar audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk komitmen memperkuat integritas dalam tata kelola haji. Langkah ini menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar Kemenhaj tampil sebagai lembaga baru yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta integritas sejak awal berdirinya.
Dalam kesempatan itu, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), menyerahkan daftar nama calon SDM yang akan memperkuat jajaran Kemenhaj. Mereka berasal dari aparatur sipil negara Kementerian Agama dan juga Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan.
Gus Irfan yang hadir bersama para pejabat Kemenhaj diterima langsung oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto beserta pimpinan lembaga antikorupsi tersebut. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya keterlibatan KPK sejak awal pembentukan kementerian. “Kami memperkenalkan diri sebagai kementerian baru dan meminta KPK melakukan penelusuran profil nama-nama calon SDM ini, agar yang bergabung benar-benar bersih dan berkomitmen penuh pada integritas. Ini langkah preventif agar sejak awal, Kemenhaj tidak kecolongan,” ujar Gus Irfan dalam siaran pers, Jumat (3/10/2025).
Baca Juga: UMKM Tumbuh Pesat Berkat Program Makan Bergizi Gratis Prabowo
Selain menyerahkan daftar nama, Kemenhaj juga mengajukan usulan kerja sama strategis dengan KPK terkait pengawasan kelembagaan hingga proses bisnis penyelenggaraan haji. Kolaborasi ini meliputi penyusunan sistem pencegahan korupsi, pemberian rekomendasi tata kelola, serta pengawalan di titik-titik rawan seperti pengelolaan kuota, layanan, belanja, dan anggaran.
“Komitmen kami jelas, seluruh proses bisnis Kemenhaj, mulai dari tata kelola kelembagaan hingga layanan haji harus sesuai peraturan perundangan sekaligus menutup celah praktik korupsi,” tutur cucu pendiri NU tersebut.
Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa, menyambut baik inisiatif Kemenhaj. Ia menegaskan lembaganya mendukung penuh upaya membangun penyelenggaraan haji yang transparan dan bebas praktik korupsi.
Menurut Cahya, setiap tahapan penyediaan layanan hingga operasional penyelenggaraan haji wajib dibuat transparan. Saat ini, KPK juga tengah melakukan kajian dan analisis terhadap potensi kerawanan serta titik kritis dalam pencegahan korupsi. “Dan dalam waktu dekat akan memberikan pembekalan dan sosialisasi kepada Kementerian Haji dan Umrah untuk mencegah terjadinya korupsi dengan harapan tata kelola haji ke depan semakin baik,” ungkapnya.
Menutup pertemuan, Gus Irfan kembali menegaskan keseriusan pihaknya menghadirkan integritas dalam setiap aspek penyelenggaraan haji. “Pesan Presiden jelas: Kemenhaj harus menjadi wajah integritas. Karena itu, kolaborasi dengan KPK bukan sekadar formalitas, tetapi langkah nyata. Harapan kami, model sinergi ini mampu membawa transformasi tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih baik dan berkualitas,” tandasnya.
Simak Juga: Prabowo Anugerahkan Kenaikan Pangkat Kehormatan kepada 11 Purnawirawan TNI
