BIMATA.ID, Bandung – Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Jawa Barat 2025–2029 mencatat adanya peningkatan ketimpangan pendapatan dalam lima tahun terakhir. Pada 2020, Rasio Gini tercatat 0,398, kemudian naik menjadi 0,423 pada 2023, dan kembali meningkat hingga 0,428 pada 2024.
Data tersebut menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi ketiga di Pulau Jawa, hanya berada di bawah DKI Jakarta dan Yogyakarta.
Menanggapi kondisi ini, Anggota DPRD Jawa Barat, Tina Wiryawati, menekankan bahwa pemerintah daerah harus mengambil langkah nyata untuk mengatasi masalah kesenjangan tersebut. “Ini alarm serius. Pertumbuhan ekonomi memang tercatat positif, tetapi kalau tidak diikuti pemerataan, masyarakat kecil hanya akan jadi penonton. Rasio Gini yang meningkat adalah bukti pertumbuhan kita masih belum inklusif,” ujarnya pada Selasa (1/10/2025).
Baca Juga: Presiden Prabowo Anugerahkan Tanda Kehormatan untuk Prajurit dan Satuan TNI
Menurut Tina, kecenderungan ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat, khususnya yang tinggal di pedesaan, belum merasakan manfaat pembangunan secara merata. “Jangan biarkan masyarakat desa hanya jadi penonton. Pemerintah provinsi harus hadir dengan kebijakan, mulai dari pemerataan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga akses pendidikan yang lebih merata,” tegasnya.
Ia menambahkan, arah pembangunan Jawa Barat tidak boleh hanya berfokus pada angka pertumbuhan ekonomi semata. Lebih penting dari itu, kata Tina, adalah memastikan adanya rasa keadilan sosial yang dapat dirasakan seluruh masyarakat, baik yang tinggal di perkotaan maupun di pelosok desa.
“Pembangunan yang sesungguhnya bukan sekadar pertumbuhan, tetapi juga pemerataan agar tercipta Jabar istimewa,” pungkasnya.
Simak Juga: Presiden Prabowo Sambut Juara Motogp di Istana, Dorong Sport Tourism dan Regenerasi Pebalap Indonesia
