BIMATA.ID, Jakarta- Menteri Kebudayaan (Menbud) RI, Fadli Zon menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta untuk memperkuat ekosistem kebudayaan dan industri kreatif nasional, guna menghadirkan manfaat ekonomi yang inklusif.
Penegasan itu sampaikannya saat menerima kunjungan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebudayaan, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, di Kantor Kementerian Kebudayaan (Kemenbud), Jakarta, pada Senin (13/10) kemarin.
“Intinya adalah bagaimana membangun ekosistem budaya: ekosistem sastra, ekosistem musik, ekosistem film, dan ekosistem lainnya,” ujar Fadli Zon, Selasa (14/10).
BACA JUGA: Pose Jempol Prabowo Warnai Hangatnya Sesi Foto Pemimpin Dunia di KTT Perdamaian Gaza
Menurut Fadli, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk menciptakan kebijakan kebudayaan yang inklusif dan berkelanjutan. Kemenbud, kata dia, telah aktif mengembangkan berbagai subsektor kebudayaan, mulai dari festival internasional, digitalisasi koleksi budaya, hingga penguatan tata kelola museum.
Sementara itu, Rahayu Saraswati menjelaskan kehadiran Kadin bertujuan untuk mencari practical approach agar kebijakan pemerintah bisa diterjemahkan ke dalam langkah nyata. “Kita ingin memastikan bahwa ada practical approach yang bisa kita lakukan. Ini persoalan how to translate apa yang sudah ada dalam bentuk policy, regulasi, dan aturan,” ucapnya.
Rahayu juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Kebudayaan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. “Kalau kita lihat di negara-negara lain, seperti Prancis dan Rusia, culture dan ekonomi kreatif itu semuanya jadi satu,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Menbud Fadli menyambut baik ide pembentukan forum diskusi bersama antara Kadin dan pemerintah. “Kita rancang forum FGD atau Rapat Koordinasi pada November mendatang untuk menyelaraskan arah kebijakan, khususnya terkait ekosistem budaya dan industri kreatif supaya komprehensif,” tambahnya.
BACA JUGA: Dukung Penuh Program Makan Bergizi Prabowo, Rahmawati Gerindra Tinjau Dapur di Sekatak Buji
Salah satu isu utama yang dibahas adalah perlindungan intellectual property (IP) terhadap aset budaya nasional seperti Cagar Budaya, manuskrip kuno, dan karya tradisional. Rahayu menekankan pentingnya penguatan perlindungan tersebut agar nilai ekonomi dari aset budaya tidak dinikmati pihak asing.
“Kita perlu memastikan bahwa IP dari aset budaya itu diproteksi. Jangan sampai negara hanya mendapat pemasukan dari tiket saja, sementara pihak lain bisa mengelola dan mendapatkan nilai ekonominya,” katanya.
Menbud Fadli memastikan negara akan memperkuat perlindungan hukum atas aset budaya. “Semua yang merupakan cagar budaya nasional, IP-nya dimiliki oleh negara,” tegasnya.
Diskusi juga mencakup peluang kolaborasi internasional, termasuk festival, pameran, dan inovasi berbasis teknologi digital seperti VR, gamifikasi, dan digitalisasi manuskrip kuno. Rahayu mengungkapkan adanya inisiatif pembentukan creative fund internasional yang berpotensi melibatkan Indonesia.
BACA JUGA: Dukung Penuh Program Makan Bergizi Prabowo, Rahmawati Gerindra Tinjau Dapur di Sekatak Buji
Menutup pertemuan, Fadli Zon menegaskan komitmennya agar sektor swasta berperan aktif dalam pembangunan kebudayaan nasional. “Orientasi kita juga nanti adalah ekonomi budaya dan industri budaya. Pelaku-pelaku ekonomi kreatif ini sangat strategis,” pungkasnya.