BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajak sektor swasta ikut tancap gas menjadi mesin penggerak ekonomi daerah.
Tak hanya itu, swasta juga diharapkan ambil peran dalam menjaga inflasi dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Pesan itu disampaikan Tito saat memberikan pengarahan tertutup kepada seluruh kepala daerah se-Sulawesi Selatan di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel.
Ia menekankan, pemerintah daerah (Pemda) harus ramah terhadap dunia usaha dengan langkah nyata.
“Inflasi sangat krusial bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan dukungan swasta, daerah bisa tumbuh lebih cepat sekaligus menjaga harga tetap terkendali,” kata Tito.
Menurutnya, Pemda harus proaktif membuka ruang bagi investasi dengan mempermudah perizinan, memberi insentif untuk UMKM, serta memastikan stabilitas harga tetap aman.
Belanja daerah pun, tegas Tito, harus dilakukan tepat waktu dan berkualitas agar bisa mendorong daya beli masyarakat sekaligus menggairahkan aktivitas swasta.
Dukungan serupa datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang berencana menarik Rp200 triliun dana pemerintah dari Bank Indonesia (BI) untuk ditempatkan di perbankan nasional.
Langkah ini diharapkan bisa memperlancar aliran likuiditas ke sektor riil, termasuk UMKM dan pelaku usaha di daerah.
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai strategi Tito dan Purbaya saling melengkapi.
Menurutnya, sinergi pusat-daerah penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.
“Pemda perlu jadi mitra aktif swasta dengan tata kelola sederhana, transparan, dan terukur,” ujarnya.
Josua menekankan bahwa perizinan usaha adalah kunci.
Jika cepat, pasti, dan transparan, biaya kepatuhan bisa ditekan dan investor lokal kembali bergairah.
Ia mendorong Pemda mengembangkan pelayanan terpadu, memangkas syarat berbelit, dan memperkuat smart governance.
“Kalau perizinan dipangkas, investasi akan lebih cepat terealisasi, iklim usaha juga makin sehat,” jelasnya.
Selain itu, Josua juga mengingatkan pentingnya tim percepatan ekonomi daerah yang benar-benar mengawal belanja, investasi, hingga perizinan setiap hari.
Dengan begitu, kebijakan pro pertumbuhan tidak hanya jadi wacana, tapi nyata terasa di lapangan.
