BIMATA.ID, Aceh – Anggota DPR RI Fraksi Gerindra yang ditugaskan pada Panitia Kerja (Panja) Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI, TA Khalid, menegaskan bahwa harga pembelian gabah yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram harus benar-benar dirasakan langsung oleh petani.
Hal ini disampaikan TA Khalid sebagai bentuk pengawalan kebijakan Presiden Prabowo Subianto soal mendorong upaya peningkatan kesejahteraan petani.
Menurut TA Khalid, penetapan harga pemerintah tidak boleh sekadar angka formalitas.
Baca juga: APBN Terjaga, Utang Rendah, Neraca Dagang Surplus: Menkeu Puji Kinerja Ekonomi Prabowo
Harga tersebut harus berlaku di seluruh rantai distribusi, bukan hanya saat Bulog membeli gabah.
“Harapan kita jelas, Rp6.500 ini bukan hanya harga masuk Bulog saja, tapi harga yang diterima petani. Jangan sampai petani dirugikan karena tengkulak membeli lebih rendah,” tegas anak buah Prabowo Subianto asal Aceh ini.
Legislator Gerindra itu menekankan, pemerintah bersama Bulog harus memastikan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) benar-benar terlaksana di lapangan.
Lihat juga: Sugiono Ungkap Arahan Prabowo ke Anggota DPR Gerindra: Jaga Perilaku, Jangan Sakiti Rakyat
Kehadiran Panja DPR RI, kata Khalid, bertujuan untuk mengawasi sekaligus mendorong agar sistem distribusi tidak merugikan petani dan mengawal serta mengawasi kebijakan Prabowo sampai ke masyarakat terutama soal padi dan jagung.
TA Khalid menambahkan, kebijakan harga yang adil penting untuk menjaga kesejahteraan petani sekaligus stabilitas pangan nasional.
“Kalau petani tidak mendapat harga yang layak, mereka bisa enggan menanam padi lagi. Padahal, pangan kita sangat bergantung pada produksi petani lokal,” tandasnya.
Simak juga: Presiden Prabowo: BRICS Jadi Pilar Penting Stabilitas di Tengah Gejolak Global