BIMATA.ID , Purworejo — Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menegaskan pentingnya memperkuat peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjaga integritas pemilu.
Hal ini disampaikan dalam acara Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilu yang digelar di Rumah Makan ABK (Ayam Bakar Bambu Kuning), Purworejo, Jumat (12/09).
Acara yang dihadiri ratusan masyarakat dari berbagai kalangan ini turut melibatkan jajaran Bawaslu Purworejo, yakni Ketua Purnomosidi, Anggota Siti Dangiatus S, dan Anggota Widya Astuti.
Hadir pula pengurus KSB PAC Gerindra, tokoh masyarakat, mahasiswa, pemuda, dan sejumlah kepala desa.
Dalam paparannya, Azis Subekti menyampaikan bahwa pengawasan pemilu tidak bisa hanya dibebankan kepada Bawaslu sebagai lembaga resmi, melainkan membutuhkan dukungan penuh masyarakat.
“Bawaslu harus diperkuat, baik secara kelembagaan maupun dengan partisipasi publik. Pemilu tidak akan berkualitas tanpa keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya proses demokrasi,” tegas Azis.
Penguatan Bawaslu Melalui Partisipasi Publik
Azis menjelaskan, partisipasi publik merupakan bentuk nyata penguatan Bawaslu. Masyarakat diminta tidak hanya menjadi pengamat pasif, tetapi juga aktif melaporkan dugaan pelanggaran, memberikan solusi, serta berkontribusi positif agar pemilu berjalan adil dan transparan.
Sinergi Bawaslu dan Masyarakat
Ia mendorong agar Bawaslu lebih terbuka dalam berkomunikasi dengan masyarakat. “Pengawasan partisipatif hanya akan efektif bila ada sinergi yang kuat antara Bawaslu dengan berbagai elemen, termasuk ormas, mahasiswa, tokoh agama, dan pemuda,” ungkapnya.
Menjaga Kualitas Demokrasi
Menurut Azis, memperkuat pengawasan Bawaslu melalui partisipasi masyarakat adalah investasi bagi peningkatan kualitas demokrasi. Pemilih yang kritis dan masyarakat yang sadar politik akan mencegah potensi kecurangan sekaligus mendorong lahirnya pemimpin berintegritas.
Acara yang berlangsung dengan penuh antusiasme ini menjadi ruang diskusi antara Bawaslu, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, dengan satu tujuan bersama: menjaga pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.
