BIMATA.ID, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto memastikan langkah strategis untuk memperkuat supremasi hukum dengan membentuk Komisi Reformasi Polri. Keputusan ini menjadi jawaban atas tuntutan masyarakat sipil, termasuk aspirasi yang disampaikan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) dalam pertemuan dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Kamis (11/9).
Pertemuan yang berlangsung hampir tiga jam itu menghasilkan kesepahaman penting mengenai urgensi reformasi Polri. Anggota GNB, Pendeta Gomar Gultom, menyebut langkah ini sebagai respons positif atas tuntutan publik.
“Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden, (yang) akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak,” ujarnya usai pertemuan.
Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan, gagasan GNB sejalan dengan agenda Presiden.
“Ini gayung bersambut ya. Apa yang ada dalam (Gerakan) Nurani Bangsa itu juga dalam nurani saya, kata Bapak Presiden. Jadi, harapan-harapan yang diminta itu malah sudah ada dalam konsep Presiden,” jelasnya.
Baca Juga: Fraksi Gerindra akan Nonaktifkan Keponakan Prabowo dari DPR
Komisi Investigasi Independen Prahara Agustus
Selain reformasi Polri, Presiden Prabowo juga menyetujui pembentukan Komisi Investigasi Independen untuk menyelidiki rangkaian kerusuhan pada 25 dan 28–30 Agustus 2025 di Jakarta dan sejumlah kota besar.
Anggota GNB sekaligus mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, menilai komisi ini penting untuk meluruskan fakta.
“Demo itu sebenarnya mahasiswa, para aktivis itu kan secara damai sebagaimana biasa mereka mengekspresikan tuntutannya, itu dijamin konstitusi. Lalu berubah menjadi kekerasan, perusakan fasilitas umum, bahkan penjarahan. Itulah kenapa agar menghilangkan semua fitnah dan tuduhan, maka harus diinvestigasi,” ungkapnya.
Komitmen Transparansi Pemerintah
Dengan pembentukan dua komisi ini, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga transparansi, memperkuat reformasi hukum, dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Publik kini menantikan detail teknis pelaksanaan komisi tersebut yang akan segera dijabarkan lebih lanjut oleh pemerintah.
Simak Juga: Tanggapi Aspirasi GNB, Prabowo Segera Bentuk Tim Reformasi Polri
