BIMATA.ID, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menunjukkan wibawa kepemimpinannya dengan memenuhi undangan resmi Presiden China, Xi Jinping, di Beijing, Selasa malam, 2 September 2025. Kehadiran Prabowo dalam acara peringatan 80 tahun sekaligus parade militer di RRT menjadi bukti nyata bahwa Indonesia semakin dihormati di panggung internasional.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa undangan tersebut telah direncanakan sejak 31 Agustus 2025. Namun, Prabowo sempat menunda keberangkatan demi memastikan stabilitas dalam negeri tetap terjaga, termasuk dinamika aksi demonstrasi di berbagai daerah.
“Permohonan dari pemerintah Tiongkok sangat kuat agar Bapak Presiden Prabowo hadir. Dan setelah mempertimbangkan kondisi dalam negeri, beliau memutuskan berangkat malam ini. Keputusan ini mencerminkan kebijaksanaan beliau dalam menyeimbangkan kepentingan nasional dan hubungan internasional,” kata Prasetyo, (3/9/2025).
Baca Juga: Presiden Prabowo Siapkan Bantuan Khusus untuk Korban Aksi Unjuk Rasa
Kepemimpinan yang Bijaksana
Prasetyo menegaskan, Presiden selalu mengutamakan rakyat dalam setiap keputusannya. Meski demikian, beliau tetap menaruh perhatian besar pada diplomasi luar negeri, khususnya menjaga hubungan baik dengan China sebagai mitra strategis Indonesia.
“Kita patut bangga memiliki pemimpin seperti Bapak Prabowo. Beliau berangkat bukan semata-mata demi acara, tetapi demi memastikan Indonesia dihormati dan tetap menjadi bagian penting dalam percaturan global,” tegasnya.
Indonesia Makin Dihormati Dunia
Dalam kunjungan ini, Presiden Prabowo juga dijadwalkan bertemu sejumlah pemimpin dunia. Pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan pembicaraan penting yang memberi manfaat besar bagi masa depan hubungan Indonesia–China serta memperkuat posisi Indonesia di mata dunia.
“Kami percaya, kehadiran beliau akan membawa pesan bahwa Indonesia adalah bangsa besar dengan pemimpin yang berani, tegas, dan dihormati,” tutup Prasetyo.
Simak Juga: Fraksi Gerindra Sampaikan Duka dan Permohonan Maaf, Setujui Penghentian Tunjangan Anggota DPR