Di Hadapan Bawaslu Jepara, Azis Subekti Sampaikan Tantangan Demokrasi dan Perang Informasi
Bimata.id, Jepara – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jepara bersama Komisi II DPR RI menggelar kegiatan penguatan kelembagaan, Sabtu (20/9/2025). Acara ini menghadirkan Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti dan akademisi Universitas Brawijaya Dr. George Towar Ikbal Tawakkal, S.IP., M.Si.
Hadir dalam kegiatan ini Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nur Kholiq, Anggota KPU Provinsi Muslim Aisha, Ketua Bawaslu Jepara Sujiantoko, serta anggota Bawaslu Jepara Khoirul Abidin, Shohibul Habib, Ali Purnomo, dan Khomaruz Zaman.
Ketua Bawaslu Jepara, Sujiantoko, menyebut kegiatan ini menjadi momentum memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawasi Pemilu sekaligus menjaga demokrasi sebagai sarana integrasi bangsa. Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi, Nur Kholiq, menegaskan forum ini merupakan ajang evaluasi pengawasan Pemilu dan Pilkada 2024 serta bahan perbaikan kelembagaan ke depan.
Dalam paparannya, Azis Subekti menekankan pentingnya penguatan karakter bangsa dalam pengawasan Pemilu. “Kita boleh miskin harta, tapi jangan miskin adab dan ilmu. Penguatan Bawaslu adalah bagian dari ibadah sekaligus pembangunan karakter demokrasi,” ujarnya. Ia juga mengingatkan bahaya information warfare dan cognitive warfare yang menyebar melalui hoaks dan bias kognitif.
Sementara itu, Dr. George Towar menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemisahan Pemilu nasional dan lokal. Menurutnya, hal ini akan berdampak besar pada ritme kerja DPR/DPRD, sistem kepartaian, hingga kaderisasi partai politik. “Demokrasi Indonesia harus bertumpu pada nilai-nilai lokal, bukan sekadar meniru model luar,” tegasnya.
Diskusi semakin hidup dengan berbagai pertanyaan. PC NU Jepara menekankan perlunya kewenangan Bawaslu yang lebih kuat dalam penindakan. Kepala Desa Sukodono menyampaikan keresahan terkait keterbatasan Dana Desa. Sementara PDM Jepara menekankan pentingnya pengawasan partisipatif berbasis tokoh masyarakat.
Jepara juga diangkat sebagai contoh daerah dengan tantangan kepemiluan yang khas, mulai dari distribusi logistik hingga ke Karimunjawa, serta inisiatif 15 desa pengawasan dan desa anti politik uang.
Kegiatan ini menegaskan pentingnya sinergi DPR RI, Bawaslu, KPU, akademisi, dan masyarakat. Dengan menghadapi ancaman perang informasi dan kognitif, Bawaslu diharapkan semakin tangguh menjaga keadilan Pemilu dan kedaulatan rakyat.
