Azis Subekti di Wonosobo: Indonesia Harus Siaga Hadapi “Information & Cognitive Warfare”

BIMATA.ID, Wonosobo – Ancaman perang informasi di era digital mendapat sorotan tajam dari Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti. Dalam kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif yang digelar Bawaslu Kabupaten Wonosobo di Dewani View Resto & Cafe, Sabtu (27/9/2025).

Ia menegaskan, bahwa Indonesia harus bersiap menghadapi serangan informasi yang semakin kompleks.

“Kita belum siap menghadapi information warfare. Di depan mata kita sudah ada cognitive warfare. Ini harus jadi perhatian semua pihak, termasuk partai politik dan lembaga pengawas Pemilu,” ujarnya di hadapan peserta.

Baca juga: Presiden RI Prabowo dan Raja Belanda Sepakati Pengembalian 30 Ribu Benda Bersejarah

Azis menjelaskan, manipulasi opini publik melalui media sosial bukanlah hal baru. Ia mencontohkan kasus Cambridge Analytica yang menyeret Facebook dan memengaruhi jalannya Pemilu Amerika Serikat. “Itu membuktikan betapa data bisa dipakai untuk mengubah persepsi pemilih. Kalau kita tidak siap, kita bisa bernasib sama,” katanya.

Menurutnya, komunikasi politik di Indonesia tidak boleh lagi mengandalkan pola konvensional. Partai politik, pengawas Pemilu, dan penyelenggara dituntut melakukan lompatan dalam strategi komunikasi digital agar tidak tertinggal oleh pola kampanye modern.

Ketua Bawaslu Wonosobo, Sarwanto, menyambut baik pesan tersebut. Ia menekankan bahwa peningkatan kapasitas pengawasan partisipatif di tingkat kabupaten adalah garda terdepan untuk pencegahan pelanggaran Pemilu.

Lihat juga: DMDI Indonesia Dukung Seruan Presiden Prabowo untuk Kemerdekaan Palestina

“Kolaborasi lintas lembaga, literasi digital, serta keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar pelaksanaan Pemilu berlangsung sehat,” tegasnya.

Selain jajaran Komisioner Bawaslu Wonosobo, hadir pula tokoh Gerindra Suradi Romelan, Wahyono, dan Dwi Septiyani. Kehadiran lintas unsur ini memperkuat sinyal bahwa pengawasan Pemilu ke depan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus melibatkan banyak pihak.

Exit mobile version