Kebumen, Bimata.id – Anggota DPR RI Komisi II Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, mengingatkan bahwa tantangan terbesar dalam demokrasi modern bukan hanya soal regulasi dan teknis pemilu, melainkan perang kognitif di ruang digital. Ia menyoroti fenomena derasnya arus informasi palsu yang mampu membentuk persepsi publik, bahkan mengalahkan kebenaran fakta.
“Kita ini sekarang sedang masuk di era namanya, ‘Firehose of false good’. Semburan kebencian, sesuatu yang salah, propaganda yang tidak benar, tapi diulang berkali-kali, itu akan menjadi kebenaran. Disebutnya sama Pak Dahlan Iskan adalah the new truth, kebenaran baru. Apa itu kebenaran baru? Kebenaran persepsi. Ya, jangan main-main dengan kebenaran persepsi. Kebenaran persepsi itu mengalahkan kebenaran fakta,” tegas Azis dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum Bersama Mitra Kerja Bawaslu di Kebumen, Sabtu (13/9/2025).
Menurut Azis, kondisi ini harus menjadi perhatian serius Bawaslu di era digital. Ia menekankan pentingnya literasi dan respons cepat terhadap hoaks, bukan sekadar mengandalkan pelaporan ke Kominfo.
“Makanya, hari ini, terutama Bawaslu Kebumen, kalau jenengan ada konten, misalkan hoax itu ya. Latih itu staf. Gak usah bingung-bingung ngelapor ke Kominfo atau apa, Pak. Setiap platform selalu ada mekanisme pelaporan. Laporkan. Saya dulu kerjanya ngawasin itu. 1 hari takedown 100 akun. Bisa. Ya, itu saya punya tim, dalam misalkan 50, gitu, kan? Udah, laporin, takedown.” tegasnya.
Ia menambahkan, jika hoaks dibiarkan, maka kebenaran akan dikuasai oleh pihak yang menyebarkan kebohongan. Karena itu, Azis mendorong Bawaslu dan mitra kerja untuk lebih aktif menggunakan strategi komunikasi publik dengan dana humas yang memadai.
“Kalau kita diamkan, Bapak kalah. Nanti kebenaran itu menjadi milik mereka yang menyebarkan kebohongan. Itu takedown. Baru kita membangun narasi dalam komunikasi. Ah, ini yang terakhir. Dana humasnya ojo cilik-cilik. Itu. Dana humasnya yang gede. Bukan untuk penyerapan anggaran, keperluan kita untuk menjelaskan itu lebih penting sekarang ini, termasuk DPRD,” pungkasnya.
-akm
