BIMATA.ID, Jakarta – Pemerintah menyoroti pentingnya ketepatan data sebagai dasar merancang program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran. Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, menyampaikan bahwa akurasi informasi dari tingkat desa merupakan elemen vital untuk menyusun kebijakan yang menyentuh langsung masyarakat miskin.
“Kita membutuhkan basis data desa yang benar-benar akurat untuk digunakan dalam mengambil keputusan,” ujar Ferry, Rabu (5/8), di Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa data yang tajam akan memperkuat efektivitas berbagai program prioritas, seperti pengembangan koperasi, perbaikan layanan dasar, dan penciptaan lapangan kerja. Ferry menegaskan bahwa hasil kebijakan tidak akan maksimal bila datanya tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
Sebagai solusi, hadir sistem Data Desa Presisi (DDP)—teknologi pemetaan berbasis digital yang menggabungkan AI untuk membaca kondisi desa secara komprehensif. Mulai dari aspek sosial, ekonomi, hingga dinamika demografis, semuanya terekam dengan presisi.
“Kita ingin punya semangat yang sama untuk membangun data yang presisi karena kita sama-sama ingin mengurangi kemiskinan bahkan bisa menghilangkan,” tambah Ferry.
Wakil Kepala I BP Taskin, Nanik S. Deyang, mendukung pendekatan kolaboratif ini. Ia menekankan perlunya keterlibatan aktif dari dunia akademik untuk memastikan validasi data, terutama di wilayah pelosok.
Sementara itu, penggagas DDP, Prof. Sofyan Sjaf dari IPB, menjelaskan bahwa pendekatan DDP bersifat partisipatif dan ilmiah. Melibatkan pemuda desa sebagai enumerator dan menggunakan alat modern seperti drone serta kecerdasan buatan, DDP tidak hanya mendata fisik tapi juga fenomena sosial di desa.
Hingga Agustus 2025, sistem ini sudah diterapkan di 1.239 desa pada 38 kabupaten/kota di 16 provinsi, dengan dukungan penuh dari akademisi guna menjamin akurasi dan keberlanjutan data.
Baca Juga:
