BIMATA.ID, Jakarta – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo merespons insiden kericuhan pada aksi demonstrasi 25 Agustus 2025 di Jakarta. Peristiwa tersebut dipicu oleh penyebaran siaran langsung bernuansa provokatif di platform media sosial TikTok, yang kemudian memicu perusakan sejumlah fasilitas umum.
Sebagai bagian dari penegakan hukum, aparat kepolisian mengamankan sedikitnya 351 orang terkait kejadian tersebut. Pemerintah menekankan bahwa insiden ini menjadi alarm penting mengenai peran dan tanggung jawab platform digital dalam menjaga keamanan ruang siber di Indonesia.
Dorongan Pengetatan Moderasi Konten
Dalam keterangannya, Angga Raka Prabowo menegaskan perlunya penguatan sistem filterisasi konten digital untuk mencegah meluasnya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian (DFK), termasuk konten yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI).
“Kami mendorong platform-platform digital untuk meningkatkan akurasi sistem deteksi konten mereka. Seharusnya, teknologi yang mereka miliki sudah dapat mengenali konten yang bersumber dari AI, konten yang tidak faktual, maupun konten palsu, dan langsung menurunkannya secara sistematis,” jelas Angga, Rabu (27/8/2025).
Ia menambahkan, langkah pemerintah bukan untuk mengekang kebebasan berekspresi, melainkan untuk menjaga kualitas informasi publik serta menghindari potensi konflik sosial. Menurutnya, ruang digital yang sehat adalah fondasi penting bagi demokrasi yang dewasa dan bertanggung jawab.
Perlindungan Demokrasi dari Disinformasi
Lebih jauh, Wamenkomdigi menyoroti bahaya DFK yang dapat merusak stabilitas sosial serta mengganggu integritas demokrasi, apalagi bila informasi yang salah disebarkan secara masif.
“Kami tidak ingin demokrasi kita dicederai oleh narasi-narasi yang tidak akurat. Misalnya, konten live yang menyebutkan terjadi pembakaran di suatu lokasi, padahal faktanya tidak demikian. Bahkan ada yang memutar ulang peristiwa lama seolah-olah baru terjadi hari ini,” ujarnya.
Angga menegaskan, setiap penyedia platform digital yang beroperasi di Indonesia wajib tunduk pada regulasi nasional dan berkontribusi dalam membangun ekosistem informasi yang sehat, inklusif, serta akuntabel.
Kronologi dan Langkah Lanjut
Aksi demonstrasi 25 Agustus 2025 yang mulanya berlangsung tertib, berubah menjadi ricuh setelah sejumlah konten provokatif viral di media sosial. Situasi berujung pada kerusakan fasilitas umum, namun berhasil dikendalikan aparat yang kemudian mengamankan ratusan pelaku kerusuhan.
Kementerian Komunikasi dan Digital terus menggalang sinergi dengan masyarakat, kepolisian, serta platform digital untuk meningkatkan literasi publik sekaligus mencegah penyebaran informasi menyesatkan.
“Kami mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama menjaga ruang digital Indonesia agar tetap menjadi wahana aspirasi yang produktif dan tidak menjadi alat penyebaran hoaks maupun provokasi,” tutup Angga.
Simak Juga: Sekjen Gerindra Ingatkan Pesan Presiden Prabowo di Tengah Gejolak Politik Pati