BIMATA.ID, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, mengingatkan kembali pesan Ketua Umum sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto, kepada seluruh kepala daerah kader Gerindra.
Pesan itu menekankan agar setiap kebijakan yang diambil harus memperhitungkan dampaknya terhadap rakyat kecil.
Pernyataan Sugiono disampaikan merespons aksi massal warga yang mendesak Bupati Pati, Sudewo, untuk mundur dari jabatannya.
Menurutnya, Partai Gerindra lahir dari perjuangan masyarakat sehingga keberpihakan kepada rakyat menjadi prinsip utama.
“Kepada semua kepala daerah kader Gerindra, saya mengingatkan kembali pesan Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum kita yaitu Bapak Prabowo Subianto, bahwa setiap kebijakan yang diambil harus selalu memperhitungkan dampak yang akan dirasakan oleh rakyat terkecil di daerah masing-masing. Partai kita adalah partai yang lahir dan besar karena perjuangan tersebut,” kata Sugiono.
Sugiono, yang juga menjabat Menteri Luar Negeri, menyebut dirinya terus memantau perkembangan aksi unjuk rasa di Pati.
Berdasarkan laporan yang ia terima, situasi saat ini sudah berangsur kondusif.
Ia menegaskan bahwa dirinya sudah mengingatkan Bupati Sudewo untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.
“Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban kepada masyarakat,” ujarnya.
Di tengah dinamika ini, DPRD Kabupaten Pati memutuskan membentuk panitia khusus (pansus) untuk memproses pemakzulan Bupati Sudewo.
Keputusan tersebut diambil berbarengan dengan kericuhan yang terjadi saat aksi demo pada Rabu (13/8).
Warga dalam aksinya menuntut Sudewo mundur, terutama buntut rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.
Meski kebijakan itu telah dibatalkan, gelombang penolakan tetap menguat di masyarakat.
“Hak angket untuk Bupati karena telah melanggar janji sumpah jabatan. Dan muncul kegaduhan di Pati. Hak angket segera terpenuhi,” ungkap salah satu anggota DPRD.
Sementara itu, Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi, resmi mengetok palu persetujuan pembentukan pansus.
“Rapat paripurna mengenai kebijakan Bupati Pati akan dikembangkan pada saat pansus terbentuk untuk mengusut kebijakan tersebut,” kata Ali di rapat paripurna.
Situasi politik di Pati kini memasuki babak baru.
Semua pihak berharap proses hukum dan politik yang berjalan dapat menemukan solusi terbaik tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat, terutama mereka yang paling terdampak kebijakan daerah.
