BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan laporan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu (06/08/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Rosan memaparkan sejumlah langkah strategis kementeriannya, termasuk kebijakan penghematan anggaran serta percepatan proses perizinan investasi di Indonesia.
Rosan menjelaskan bahwa pihaknya telah menyelesaikan kajian menyeluruh terkait kebijakan penghematan anggaran, khususnya dari pemberian tantiem dan bonus kepada manajemen perusahaan.
Baca juga: Presiden Prabowo Heran Banyak Lulusan ITB di Kabinet dan BUMN
“Untuk memberi tahu bahwa penghematannya itu, dari yang kita lakukan itu conservatively sekitar Rp8 triliun per tahun. Jadi kajiannya kita bikin lengkap,” ujar Rosan dalam keterangannya, di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu (06/08/2025).
Menurutnya, langkah penghematan telah dijalankan melalui surat edaran yang membatasi pemberian tantiem dan bonus kepada jajaran direksi dan komisaris BUMN.
“Saya hanya melaporkan penghematan yang kita lakukan dari surat yang kami terbitkan, yang terhadap tantiem dan bonus untuk board of commissioners atau komisaris, dan juga untuk direksi yang berhak mendapatkan, manajemen yang berhak mendapatkan tantiem atau bonus sesuai dengan kinerja perusahaannya,” lanjutnya.
Lihat juga: Tiba di Bandung, Presiden Prabowo Disambut Hangat Warga
Kemudian, selain soal penghematan, Rosan juga melaporkan perkembangan deregulasi sistem perizinan.
Terkait hal itu, regulasi baru telah resmi diterbitkan dan memberikan kewenangan kepada Kementerian Investasi untuk menerbitkan perizinan secara otomatis apabila tidak ada tanggapan dalam jangka waktu tertentu.
“Alhamdulillah, PP-nya (peraturan pemerintahnya) baru saja keluar. Jadi untuk semua kementerian yang berhubungan dengan perizinan, apabila sudah sesuai jangka waktunya dan tidak ada tanggapan kembali ke kami, maka otomatis perizinan akan kami keluarkan,” jelasnya.
Simak juga: Warga di ITB Antusias Sambut Kedatangan Presiden Prabowo: Kami Bangga, Bahagia
Rosan menambahkan bahwa kebijakan ini diambil guna memberikan kepastian waktu dan meningkatkan efisiensi birokrasi dalam mendukung iklim investasi nasional. Presiden Prabowo, menurut Rosan, juga menekankan pentingnya percepatan integrasi sistem perizinan antar kementerian.
“Jadi itu juga memberikan kepastian waktu, itu juga tadi diminta untuk semua kementerian yang belum terintegrasi secara full ke kami, untuk segera ditindaklanjuti karena PP-nya itu sudah baru saja keluar,” tegasnya.