BIMATA.ID, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi melantik Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf sebagai Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura).
Pengangkatan Didit Herdiawan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Lembaga baru ini dibentuk khusus untuk menangani persoalan rob dan pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) di kawasan Pantura.
Didit Herdiawan bukan sosok baru dalam pemerintahan.
Ia saat ini masih menjabat sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan sejak Oktober 2024 dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dengan latar belakang militer sekaligus birokrat, Didit dinilai memiliki kapasitas untuk mengawal proyek strategis ini.
Putra daerah Bulukumba, Sulawesi Selatan itu dikenal memiliki perhatian besar pada isu kelautan dan pesisir.
Penunjukannya dianggap tepat karena pembangunan tanggul laut raksasa Pantura menjadi salah satu proyek vital dalam visi Presiden Prabowo untuk melindungi jutaan warga dari ancaman banjir rob.
Tanggul laut Pantura direncanakan membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan prioritas awal di wilayah Jakarta dan Semarang yang selama ini menjadi kawasan paling rawan terhadap naiknya air laut.
Proyek ini juga disebut akan menjadi salah satu infrastruktur maritim terbesar di Asia Tenggara.
Selain Didit, Presiden Prabowo juga melantik dua tokoh lain sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pantura.
Pertama adalah Darwin Trisna Djajawinata, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasional & Keuangan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero). Darwin diyakini mampu memperkuat aspek pembiayaan dan tata kelola proyek strategis ini.
Sosok kedua yang dilantik sebagai Wakil Kepala adalah Suhajar Diantoro.
Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri itu dikenal berpengalaman dalam urusan tata kelola pemerintahan daerah.
Dengan kombinasi pengalaman ini, Badan Otorita Pantura diharapkan dapat bekerja lebih efektif dan terintegrasi.
Pelantikan para pejabat tersebut berlangsung bersamaan dengan sejumlah agenda kenegaraan lainnya.
Di antaranya, pengucapan sumpah Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, pelantikan Kepala BNN, Kepala Badan Industri Mineral, Kepala BNPT, para Duta Besar LBBP, serta penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembentukan Badan Otorita Pantura bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian dari strategi besar negara dalam melindungi rakyat dari bencana iklim sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pesisir.
“Kita harus melindungi segenap bangsa, termasuk masyarakat di Pantura yang setiap hari hidup dalam ancaman rob,” ujarnya.
Dengan pengangkatan ini, publik menaruh harapan besar agar pembangunan tanggul laut raksasa Pantura dapat segera terealisasi.
Proyek tersebut tidak hanya akan menjadi perisai bagi jutaan warga, tetapi juga simbol komitmen pemerintah dalam menghadirkan solusi konkret terhadap tantangan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
