BIMATA.ID, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana ke Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/08/2025).
Pertemuan ini membahas perkembangan program prioritas nasional, termasuk progres Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini tengah mengalami percepatan di seluruh wilayah Indonesia.
Usai rapat, Dadan menyampaikan bahwa penerima manfaat MBG telah dilayani oleh 5.103 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan.
“Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta dan insyaallah akan mendekati angka 20 juta,” ujar Dadan.
Menurutnya, pelaksanaan MBG tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga menggandeng berbagai mitra strategis. Dukungan datang dari TNI, Polri, BIN, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Kadin, APJI (Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia), serta pelaku usaha di berbagai daerah.
Ribuan SPPG tambahan kini juga sedang dipersiapkan untuk memperluas jangkauan layanan.
Dadan mengungkapkan, setiap SPPG memerlukan biaya antara Rp1,5 hingga Rp2 miliar untuk beroperasi.
Menariknya, dana yang telah beredar di masyarakat mencapai hampir Rp28 triliun, dan sebagian besar berasal dari kontribusi mitra, bukan dari APBN.
“Kalau dihitung dengan uang, itu sudah triliunan rupiah beredar di masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, anggaran APBN untuk MBG yang telah terserap sejauh ini sebesar Rp8,2 triliun.
Dana tersebut fokus digunakan untuk intervensi gizi, sementara pembangunan fisik SPPG sepenuhnya dibiayai oleh mitra.
Implementasi MBG, lanjut Dadan, juga berdampak positif pada sektor usaha. Banyak restoran, kafe, dan hotel mengubah fungsi dapurnya menjadi pusat produksi makanan bergizi.
“Kalau satu restoran biasanya melayani 500 porsi, sekarang bisa 3.500 porsi per hari untuk sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita,” ujarnya.
Fenomena ini tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di sektor kuliner dan jasa boga.
Proses distribusi makanan pun dilakukan langsung ke sekolah atau rumah penerima manfaat, sehingga tidak membebani fasilitas mitra.
Saat ini, terdapat 17 ribu calon SPPG yang tengah menjalani proses verifikasi.
BGN mempercepat verifikasi hingga 200–300 unit per hari demi mengejar target layanan nasional.
Dadan memastikan pihaknya terus memperketat standar operasional prosedur (SOP) untuk menjaga kualitas makanan.
“Kami memilih bahan baku terbaik, memperpendek waktu masak, penyiapan, dan pengiriman. Makanan juga tidak disimpan lebih dari empat jam sebelum disajikan,” tegasnya.
