BIMATA.ID, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Yassierli bertindak cepat menyikapi penetapan tersangka Wakil Menteri Ketenagakerjaan dan delapan pegawai lainnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mengenai hal itu, Yassierli memanggil satu per/satu seluruh pimpinanJabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk mengevaluasi penataan dan digitalisasi layanan perizinan telah dijalankan.
“Konsolidasi menyeluruh di internal kementerian ini untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan proses reformasi dipercepat, ” ujar Yassierli dalam Siaran Pers Biro Humas di Jakarta, Selasa (26/08/2025).
Baca juga: Sudaryono Tegaskan Tani Merdeka Indonesia Wujud Nyata Prabowoisme di Sektor Pertanian
Dalam arahannya, Menaker menyoroti penandatanganan pakta integritas di jajaran Kemenaker, termasuk kepada hampir seribu PJK3 yang telah dilakukan sebelumnya harus dipastikan implementasinya. Kerja sama aktif dengan KPK pun ditegaskan, seiring proses pendalaman data dan fakta oleh lembaga antirasuah tersebut.
Menurutnya, untuk menggali dan mengokohkan komitmen integritas, profesionalisme, dan peningkatan pelayanan, Yassierli juga telah mengumpulkan seluruh koordinator dan sub-koordinator di Direktorat Jenderal Binwasnaker K3.
Selain itu, Ia juga menginstruksikan pembentukan Tim Manajemen Perubahan lintas direktorat guna mengevaluasi seluruh layanan serta memperkuat sistem pengendalian risiko di lingkungan Kemnaker.
Lihat juga: Soal Insiden Ojol Tewas, Prabowo: Saya Kecewa, Usut Tuntas! Petugas Harus Tanggung Jawab!
Maka dari itu, dengan komitmennya untuk melakukan rotasi, dan pencopotan terhadap pejabat, hingga staf yang terindikasi bermasalah, terlibat langsung maupun tak langsung dengan aktivitas pungli dan pemerasan.
“Agenda reformasi struktural akan terus dilanjutkan dan dikuatkan. Antara lain mencakup penataan ulang layanan dan regulasi, penguatan manajemen risiko, serta percepatan digitalisasi demi mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel, ” katanya.
