BIMATA.ID, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh proses pemeriksaan laporan keuangan semester II tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui Entry Meeting yang berlangsung di Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta, Senin (25/082025).
Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi menegaskan, pemeriksaan ini bukan hanya formalitas administratif, melainkan sarana evaluasi untuk memperbaiki kinerja secara menyeluruh.
Menurutnya, langkah awal komunikasi antara BPK dan Kemenhub untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan pemeriksaan.
Baca juga: Istana Negara Gelar Pelantikan, Prabowo Bentuk Badan Otorita Tanggul Laut Raksasa
“Kemenhub siap mendukung kelancaran pemeriksaan dan berharap hasilnya dapat menjadi koreksi yang konstruktif bagi Kemenhub agar terus berbenah. Pemeriksaan ini bukan sekadar kewajiban administratif, tapi juga sarana evaluasi bersama untuk terus memperbaiki kinerja. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas bukan sekadar jargon, melainkan pondasi utama dalam menjalankan amanah negara,” ujar Dudy.
BPK RI akan memeriksa beberapa aspek penting di Kemenhub, termasuk pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pembangunan fasilitas sisi darat Bandara VVIP IKN, Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) di Bekasi, serta kesiapan transportasi untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Berdasarkan data, dalam dua tahun terakhir, kinerja PNBP Ditjen Perhubungan Laut terus meningkat signifikan, dengan capaian melebihi target tahunan.
Lihat juga: Kata Ilmuwan AstraZeneca hingga Jaja Miharja Usai Terima Tanda Kehormatan dari Prabowo
Selain itu, Kemenhub juga mencatat berbagai capaian strategis dalam pembangunan infrastruktur transportasi, termasuk penyelesaian proyek Bandara VVIP IKN dan Proving Ground BPLJSKB berstandar internasional.
Dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional turut menjadi prioritas, dengan alokasi subsidi angkutan logistik sebesar Rp1,93 triliun dalam DIPA 2025 untuk memperlancar distribusi barang melalui berbagai moda transportasi.
“Untuk memperlihatkan kesungguhan dan komitmen Kemenhub, maka dalam pemeriksaan triwulan III tahun 2025 ini saya mengajak seluruh pejabat dan jajaran di lingkungan Kemenhub agar melengkapi setiap permintaan dokumen pemeriksaan, bersikap kooperatif, membangun komunikasi efektif dengan tim pemeriksa, serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi dengan komprehensif,” tegasnya.
Simak juga: Prabowo Lantik Sejumlah Dubes hingga Kepala Badan Otorita untuk Kelola Pantura
Sebagai informasi, Kemenhub sendiri telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 11 tahun berturut-turut sejak 2013, dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK mencapai 86,87% hingga semester II 2024.