BIMATA.ID, Bontang — Komitmen untuk memastikan distribusi pupuk subsidi berjalan lancar dan berkelanjutan terus diperkuat oleh Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Komisi IV DPR RI.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto menegaskan, bahwa upaya pengawalan distribusi ini menjadi prioritas utama dalam mendukung sektor pertanian nasional.
“Kalau dulu ruwet, sekarang insya Allah lancar selancar-lancarnya,” kata Panggah saat meninjau langsung pabrik PT Pupuk Kalimantan Timur di Bontang, Selasa (12/8/2025).
Baca juga: Bahas Percepatan Program MBG, Presiden Prabowo Panggil Kepala BGN
Panggah menjelaskan bahwa sistem distribusi pupuk subsidi yang sebelumnya dianggap rumit kini telah disederhanakan agar lebih efisien dan tepat sasaran. Dalam kebijakan terbaru, Kementan dan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) menjadi dua pihak utama yang bertanggung jawab atas penyalurannya.
“Komisi IV sangat concern terhadap kelancaran kebijakan ini, bagaimana pupuk dapat terus menyediakan dukungan bagi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan,” tambahnya.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Andi Nur Alam Syah, menegaskan bahwa pemerintah telah menjalankan tata kelola distribusi pupuk sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres). Ia juga menyebut bahwa koordinasi dengan PT PIHC terus dilakukan guna melakukan penyempurnaan sistem distribusi.
Lihat juga: Presiden Prabowo Gelar Pertemuan Tertutup Bahas Keamanan dan Ketahanan Pangan
“Kami sudah menjalankan tata kelola distribusi pupuk sesuai Perpres dan terus berkoordinasi dengan PT PIHC untuk melakukan berbagai penyempurnaan,” ujarnya.
Selain itu, Andi menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengawasi proses distribusi pupuk subsidi. Menurutnya, daerah yang memiliki tingkat serapan rendah bisa dilakukan realokasi antar wilayah agar pupuk tetap dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Pemerintah daerah melalui dinas dan penyuluh pertanian juga penting dalam mengawal distribusi pupuk ini. Jika ada alokasi yang rendah serapannya, dapat dilakukan realokasi antar kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi, sehingga dapat dimanfaatkan di daerah lain. Ketahanan pangan jangan sampai terganggu,” tegas Andi.
Simak juga: Misi Kemanusiaan Indonesia untuk Gaza, Perintah Langsung Presiden Prabowo
Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa penyederhanaan tata kelola distribusi pupuk adalah langkah strategis untuk memastikan bantuan pupuk subsidi benar-benar sampai ke petani.
“Kami ingin petani tidak lagi kesulitan mendapatkan pupuk. Sistem yang baru ini lebih sederhana, diawasi ketat, dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan Indonesia,” pungkasnya.
